Majelis Masyayikh dan Kemenag Selenggarakan Uji Publik untuk Standar Mutu Ma’had Aly

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Majelis Masyayikh bersama Kementerian Agama RI melaksanakan uji publik terkait dokumen Standar Mutu Pendidikan Pesantren, fokus pada jenjang Marhalah Tsaniyah (M2) dan Marhalah Tsalitsah (M3). Acara yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2025 di Jakarta ini menjadi momen penting dalam menentukan arah dan validitas Ma’had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren.

Uji publik ini dihadiri oleh berbagai perwakilan, termasuk dari Kementerian Agama RI, Majelis Masyayikh, para Mudir Ma’had Aly dari seluruh Indonesia, penulis, peninjau eksternal, pakar pendidikan tinggi, serta mahasiswa program double degree. Forum ini menitikberatkan pada telaah substansi dokumen dari segi pendidikan (tarbiyah), karya ilmiah (bahts), dan pengabdian (khidmah).

Forum yang diadakan oleh Kementerian Agama RI ini turut mengundang narasumber ahli dari 9 takhassus seperti Prof. Dr. Quraish Shihab, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Prof. Dr. KH. Said Agil al-Munawar, dan Dr. Nasaruddin Idris Jauhar sebagai ruang konsultatif untuk memeriksa dan menyempurnakan draf standar mutu yang sedang dalam tahap finalisasi.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin atau dikenal sebagai Gus Rozin, menegaskan bahwa penyusunan standar ini bukan sekadar keperluan administratif, tetapi merupakan jawaban atas tantangan besar regenerasi ulama secara sistemik dan terukur sebagai upaya serius untuk melestarikan dan melanjutkan tradisi keilmuan Islam di Nusantara.

“Aspirasi pembentukan Marhalah Tsaniyah dan Tsalitsah ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan betapa besar semangat Ma’had Aly dalam meneruskan tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Kita juga harus belajar dari negara lain tentang bagaimana cara menghasilkan ulama,” kata Gus Rozin.

Menurutnya, Ma’had Aly memikul tanggung jawab besar untuk melahirkan ulama yang tidak hanya mahir secara ilmu, tetapi juga tangguh dalam hal akademik. Oleh karena itu, standar mutu M2 dan M3 harus disusun dengan ketat dan partisipatif.

“Penyusunan standar mutu ini bukan untuk mempersulit, tetapi memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipenuhi, terutama kesiapan keilmuan masing-masing pesantren,” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno menyoroti pentingnya arah dan posisi Ma’had Aly dalam lanskap pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa pilihan strategis perlu diambil: apakah Ma’had Aly akan tetap berada dalam koridor Undang-Undang Pesantren, atau mulai merujuk sebagian pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

“Jika menggunakan pendekatan pendidikan tinggi, maka dosen M2 dan M3 harus minimal S3. Tapi jika berbasis UU Pesantren, kita memerlukan penguatan regulasi, bahkan bisa mencapai level Peraturan Presiden (Perpres),” ungkapnya.

Masukan dari forum ini akan menjadi dasar dalam finalisasi dokumen standar mutu yang akan menjadi pijakan bersama dalam memperkuat tata kelola akademik Ma’had Aly. Melalui langkah ini, Ma’had Aly diharapkan menjadi lembaga pendidikan tinggi kaderisasi ulama yang tidak hanya melestarikan turats Islam klasik, tetapi juga relevan dan berdaya saing di tengah dinamika zaman.