Potensi Konflik Nuklir Antara India dan Pakistan: Perbandingan Doktrin dan Kekuatan
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Dua negara yang bertetangga, India dan Pakistan, tengah mengalami peningkatan ketegangan militer. Kedua belah pihak terlibat dalam jual beli serangan rudal yang diperkirakan bisa memicu konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketegangan ini semakin memanas mengingat kedua negara, yang bersama-sama memiliki populasi sekitar 1,6 miliar orang, adalah negara bersenjata nuklir.
Menurut Dan Smith, direktur Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, melancarkan serangan nuklir akan sangat berisiko bagi kedua belah pihak. Meskipun kemungkinan penggunaan senjata nuklir kecil, hal itu bukan berarti mustahil.
Hulu ledak nuklir
India melakukan uji coba nuklir pertamanya pada Mei 1974, diikuti oleh uji coba berikutnya pada Mei 1998. Setelah itu, India menyatakan dirinya sebagai negara bersenjata nuklir. Dalam waktu singkat, Pakistan juga melakukan serangkaian enam uji coba nuklir dan secara resmi menjadi negara bersenjata nuklir.
Sejak saat itu, kedua negara berlomba untuk meningkatkan persediaan senjata nuklir mereka, sebuah usaha yang menghabiskan biaya miliaran dolar. Saat ini, India diperkirakan memiliki lebih dari 180 hulu ledak nuklir. Negara ini juga telah mengembangkan rudal jarak jauh dan rudal darat bergerak yang mampu meluncurkan hulu ledak tersebut, serta bekerjasama dengan Rusia untuk mengembangkan rudal kapal dan kapal selam.
Di sisi lain, persenjataan Pakistan terdiri dari lebih dari 170 hulu ledak, dengan dukungan teknologi dari China. Persediaan mereka terutama mencakup rudal balistik jarak pendek dan menengah yang dapat mencapai wilayah India.
Kebijakan nuklir India
Pada awalnya, minat India terhadap tenaga nuklir didorong oleh Perdana Menteri pertama, Jawaharlal Nehru, yang ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan pembangkitan energi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, India telah mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan nuklir untuk mengimbangi tetangganya, China dan Pakistan, terkait sengketa wilayah.
Doktrin nuklir India, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2003, belum mengalami revisi resmi. Doktrin ini disusun oleh mendiang analis strategis K Subrahmanyam, ayah dari Menteri Luar Negeri India saat ini, S Jaishankar.
Hanya perdana menteri, sebagai kepala dewan politik Otoritas Komando Nuklir, yang memiliki wewenang untuk mengizinkan penggunaan senjata nuklir. Doktrin nuklir India dibangun berdasarkan empat prinsip utama:
1. Tidak Menggunakan Senjata Pertama (NFU): India tidak akan menjadi pihak pertama yang meluncurkan serangan nuklir. Sebaliknya, India hanya akan membalas dengan senjata nuklir jika diserang terlebih dahulu. India juga berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir.
2. Pencegahan Minimum yang Kredibel: Kebijakan ini berfokus pada pencegahan, dengan persenjataan nuklir yang dimaksudkan untuk mencegah serangan dari negara lain. India menegaskan bahwa persenjataan nuklirnya adalah asuransi terhadap serangan semacam itu.
3. Pembalasan Besar-besaran: Jika India diserang terlebih dahulu, responsnya akan menimbulkan kehancuran besar yang dapat melumpuhkan kekuatan militer musuh.
4. Pengecualian untuk senjata biologis atau kimia: Sebagai pengecualian terhadap prinsip NFU, India akan menggunakan senjata nuklir jika diserang dengan senjata biologis atau kimia.
