Menteri Sosial: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Menyumbang 52 Persen Angka Kemiskinan Nasional

BERITA TERBARU INDONESIA, WONOSOBO — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa 52 persen dari populasi masyarakat miskin di Indonesia tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi di bawah lima persen pada tahun 2029.

“Kita akan fokuskan kegiatan di setiap daerah dengan harapan, sesuai arahan Presiden, kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada tahun 2026 dan pada tahun 2029 kemiskinan bisa ditekan di bawah lima persen,” jelas Saifullah, yang dikenal dengan sapaan Gus Ipul, saat melakukan kunjungan kerja di Wonosobo, Jawa Tengah, pada hari Minggu (1/6/2025).

Gus Ipul menambahkan bahwa tiga provinsi tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Data menunjukkan bahwa 52 persen dari jumlah masyarakat miskin berada di tiga provinsi tersebut, karena memang jumlah penduduknya besar,” ungkapnya.

“Kemiskinan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi perhatian Bapak Presiden untuk kita tangani bersama dan bertahap,” tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya memiliki program terintegrasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam menangani kemiskinan. Luthfi menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung desa-desa di mana lebih dari 60 persen warganya menerima bantuan sosial.

“Desa yang tingkat penerima bansosnya di atas 60 persen pasti akan mendapatkan intervensi dari dinas kami,” ujarnya saat mendampingi kunjungan Gus Ipul ke Wonosobo.

Luthfi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni. “Tahun ini ada 17 ribu rumah yang diperbaiki. Semua datanya berasal dari Kemensos. Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data ini sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kami, khususnya untuk kemiskinan ekstrem, dapat dilakukan bersamaan,” jelasnya.

Pemprov Jateng juga mendukung program Sekolah Rakyat yang berada di bawah pengawasan Kemensos. Luthfi menegaskan bahwa pemerintahnya juga fokus pada sektor pendidikan.

“Untuk pendidikan yang putus sekolah, Jawa Tengah tahun ini telah membantu 5.000 anak-anak SMA yang putus sekolah dengan memasukkan mereka ke SMA swasta sebagai mitra kami, dan ini dilakukan secara bersama-sama,” ujar Luthfi.