Menteri ESDM Setujui Evaluasi Tahunan RKAB yang Diusulkan DPR

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan persetujuannya terhadap usulan dari Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk meninjau kembali aturan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi pemegang izin pertambangan mineral dan batubara. DPR mengusulkan untuk mengembalikan masa berlaku RKAB menjadi satu tahun, setelah sebelumnya berlaku selama tiga tahun.

Proses evaluasi ini dilakukan dengan memadukan kondisi pasar sehingga menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan industri, dan stabilitas harga. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap harga komoditas dan penerimaan negara.

• Pemkab Kuningan Luncurkan Program Jumat Bersepeda
• Tinjau Pesta Kesenian Bali 2025, Wapres Gibran Ajak Wisatawan Terus Ramaikan Bali
• Kids Biennale 2025, Ajang Seni Anak yang Dorong Kreativitas dan Ekspresi

“Tata kelola pertambangan perlu diperbaiki, baik untuk komoditi batubara maupun mineral. Khususnya harga batubara yang saat ini sedang jatuh akibat kelebihan pasokan,” ujar Menteri ESDM dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR pada pertengahan pekan ini, di kompleks parlemen, Jakarta.

Meskipun konsumsi batubara dunia mencapai sekitar 8-9 miliar ton, Bahlil menjelaskan bahwa volume yang diperdagangkan hanya 1,2-1,3 miliar ton. Indonesia berkontribusi besar dalam perdagangan tersebut dengan produksi ekspor batubara sekitar 600-700 juta ton, sehingga hampir 50 persen pasokan batubara dunia berasal dari Indonesia.

Kelebihan pasokan ini, lanjut Menteri ESDM, disebabkan oleh persetujuan RKAB yang terlalu longgar dan tidak mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan produksi. “Karena persetujuan RKAB yang terlalu bebas setiap tiga tahun, kita kesulitan menyesuaikan volume produksi batubara dengan kebutuhan global, sehingga harga terus menurun,” tambah Bahlil.

Dia menekankan bahwa penurunan harga batubara tidak hanya menyulitkan para penambang, tetapi juga menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kebijakan RKAB yang berlaku tiga tahun sekali.

“Penambang yang memiliki tambang merasa harga sangat sulit, PNBP kita juga mengalami penurunan akibat kebijakan yang kita sepakati bersama, yaitu membuat RKAB 3 tahun,” kata Bahlil.

Seperti halnya komoditas batubara, komoditas mineral juga mengalami situasi serupa. Oleh karena itu, kesepahaman antara Komisi XII dan Kementerian ESDM untuk meninjau kembali RKAB Usaha Pertambangan akan segera ditindaklanjuti.