Penerapan Awal, Ini Fakta di Lapangan mengenai Kebijakan KDM 50 Siswa per Kelas

BERITA TERBARU INDONESIA, INDRAMAYU — Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuat pihak sekolah harus mencari solusi untuk mengimplementasikannya. Keterbatasan infrastruktur dan berbagai kendala lainnya menyebabkan sekolah tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kebijakan 50 siswa per kelas.

Kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai pada Senin, 21 Juli 2025, setelah berakhirnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berlangsung selama seminggu sebelumnya. Hal ini diterapkan di SMKN 1 Balongan, Kabupaten Indramayu.

• PUI Jabar Menolak Robel 50 Siswa per Kelas Dedi Mulyadi karena Dianggap Tidak Adil dan Kurang Transparan
• Hal yang Terlewat dari Dedi Mulyadi Mengenai ‘Bahaya’ Kebijakan Sekelas 50 Siswa Menurut Federasi Guru
• Tanggapan Orang Tua dan Siswa Soal Kebijakan Dedi Mulyadi 50 Siswa Per Kelas di Bandung: Terlalu Banyak

Menurut pantauan BERITA TERBARU INDONESIA, para siswa baru kelas X telah mulai belajar di kelas masing-masing dengan seragam putih abu. Mereka dibimbing oleh seorang guru dengan tambahan empat siswa dari program PAPS. Sebelum program ini, sekolah menerapkan 36 siswa per kelas.

Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMKN 1 Balongan, Muhammad Tajudin, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menerapkan 50 siswa per kelas dalam program PAPS karena kendala sarana dan prasarana.

“Kami tetap melaksanakan kebijakan PAPS, namun hanya dengan 38-40 siswa per kelas karena keterbatasan sarana prasarana. Jika dipaksakan 50 siswa per kelas, akan terlalu padat, bahkan meja guru dan siswa saling berhimpitan,” ujar Tajudin pada Senin, 21 Juli 2025.

Selain terkendala ruangan, Tajudin juga mengakui bahwa sekolah sempat kekurangan meja kursi. Oleh karena itu, mereka harus memperbaiki meja kursi yang rusak agar bisa digunakan oleh para siswa.

Tajudin juga menambahkan, dalam program PAPS, sekolahnya menerima tambahan 44 siswa. Para siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Menurut Tajudin, para orang tua merasa terbantu dengan adanya program ini karena anak-anak mereka yang sebelumnya tidak lolos SPMB sekarang memiliki kesempatan untuk bersekolah.