Negara-Negara Sepakati Peningkatan Anggaran Badan Iklim PBB
BERITA TERBARU INDONESIA, BONN — Negara-negara anggota telah menyetujui peningkatan anggaran dasar Badan Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) sebesar 10 persen untuk periode 2026–2027. Peningkatan ini menandakan komitmen global untuk melanjutkan kerja sama iklim di tengah tekanan fiskal global.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di Bonn, Jerman, yang dihadiri oleh hampir 200 negara, termasuk Jepang dan Arab Saudi hingga negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji. UNFCCC menggambarkan anggaran baru ini sebagai langkah positif di tengah tantangan pendanaan iklim, setelah beberapa negara besar mengurangi kontribusinya.
Anggaran dasar UNFCCC untuk dua tahun ke depan ditetapkan sebesar 81,5 juta euro, meningkat dari 73,9 juta euro pada periode sebelumnya. Anggaran ini berasal dari iuran wajib yang disesuaikan berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing negara anggota.
Kontribusi China dipastikan meningkat, mengingat posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Negara tersebut kini akan menanggung sekitar 20 persen dari total anggaran UNFCCC, naik dari sebelumnya 15 persen.
Amerika Serikat tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 22 persen. Namun, absennya delegasi AS dalam pertemuan kali ini serta kebijakan pemotongan pendanaan internasional oleh Presiden Donald Trump kembali menimbulkan ketidakpastian.
Untuk mengisi kesenjangan tersebut, Bloomberg Philanthropies berkomitmen untuk menutup kontribusi AS terhadap UNFCCC. Langkah ini menegaskan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung kerja sama iklim global.
Kepala UNFCCC Simon Stiell menyambut baik keputusan peningkatan anggaran ini. “Ini menjadi sinyal yang jelas bahwa kerja sama iklim di bawah PBB masih dianggap penting oleh banyak negara, bahkan di masa sulit,” kata Stiell.
UNFCCC adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan negosiasi iklim internasional serta mendampingi negara-negara anggota dalam mencapai target Perjanjian Paris 2015. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini menghadapi kendala keuangan akibat keterlambatan pembayaran dari kontributor utama seperti AS dan China.
Akibatnya, beberapa kegiatan terpaksa dibatalkan. Dengan staf hanya 181 orang, UNFCCC juga beroperasi dengan kapasitas jauh lebih kecil dibanding lembaga PBB lainnya, seperti UNCTAD, yang memiliki hampir 400 pegawai.
Sementara itu, memo internal menyebut Sekretariat PBB sedang bersiap memangkas 20 persen dari anggaran operasionalnya yang mencapai 3,7 miliar dolar AS.
