Ono Surono Dukung Keterlibatan TNI/Polri dalam MPLS, DPRD Jabar Diminta Awasi
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti perlunya pengawasan terhadap kebijakan pelibatan TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025/2026. Ia menyatakan dukungannya terhadap pelibatan TNI/Polri tersebut.
Kendati kebijakan ini tidak diinformasikan maupun dikoordinasikan dengan pihak legislatif, Ono meminta Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memantau langsung jalannya MPLS pada tahun ajaran 2025-2026 yang akan dimulai pada Senin (14/7/2025).
“Walaupun DPRD Jabar dan Komisi V tidak diberi informasi, saya setuju dengan program tersebut,” ujarnya di Bandung, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Ono, pemantauan MPLS oleh Komisi V penting untuk memastikan aturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berjalan baik dan harus menciptakan lingkungan yang ramah anak.
“Jangan sampai ada perpeloncoan atau kekerasan verbal maupun psikis,” tegasnya.
Ono menyambut baik program TNI/Polri yang masuk sekolah, dengan harapan dapat menghapus atau menghentikan program siswa masuk barak militer yang menurutnya banyak melanggar aturan dan memakan biaya besar. Di sisi lain, kehadiran TNI/Polri di sekolah sesuai dengan peraturan gubernur yang mengatur penyelenggaraan sekolah khusus, di mana bukan hanya guru formal yang dapat hadir, tetapi juga tenaga pengajar nonformal.
“Program siswa masuk barak militer itu melanggar banyak aturan dan mahal. Sedangkan yang ini sesuai peraturan gubernur. Jadi dapat melibatkan dokter, psikolog, aparat penegak hukum seperti TNI/Polri, bahkan jaksa untuk memberikan materi bela negara atau wawasan kebangsaan serta kedisiplinan,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa MPLS untuk siswa tingkat SMA dan sederajat akan melibatkan TNI-Polri guna memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada para siswa.
“Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tetapi juga momen berharga yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Panca Waluya,” kata Herman beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa akan ada 2-3 personel TNI-Polri di setiap sekolah selama lima hari pelaksanaan MPLS, dengan jam mulai yang diatur pada pukul 06.30 WIB.
