Pekerja Pariwisata Rencanakan Aksi Lagi Terkait Study Tour, Dedi Mulyadi: Silakan Saja
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengizinkan para pekerja pariwisata yang berencana untuk kembali melakukan demonstrasi terkait larangan study tour. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat demi melindungi masyarakat.
“Ya nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Tetapi kan bahwa keputusan gubernur itu kan untuk melindungi masyarakat,” ujar Dedi baru-baru ini.
Sehubungan dengan adanya spanduk penolakan terhadap dirinya saat berada di Yogyakarta, Dedi menyampaikan bahwa masyarakat menyambutnya dengan baik dan tidak ada yang menolak. Ia juga mengamati bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta meningkat.
“Dan ingat lho, ketika kemarin ada yang pasang spanduk di Yogyakarta seolah-olah masyarakat di sana menolak saya, ketika saya datang bukan menolak, menyambut dengan sukaria dan bahagia,” katanya.
Dedi juga menambahkan bahwa tempat-tempat wisata di Yogyakarta tetap ramai oleh wisatawan. Ia menekankan bahwa kegiatan wisata tidak boleh merugikan dirinya sendiri. “Bahwa industri pariwisata tidak boleh mencederai dirinya. Apa itu? Yang berkunjung wisata adalah orang masyarakat yang berwisata, yang punya kemampuan ekonomi atas keinginannya sendiri,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa wisata tidak boleh menjadikan anak sekolah sebagai objek yang dibawa untuk berwisata, terutama dengan alasan study tour yang bertentangan dengan prinsip ilmiah. Mengenai ancaman PHK bagi pekerja pariwisata, ia menyarankan agar bus-bus pariwisata dapat digunakan untuk keperluan lain seperti bus industri atau angkutan antar daerah.
“Bila perlu kerja sama dengan pemprov, nanti bikin bus untuk sekolah, kan nggak ada soal. Kita siap kok memfasilitasi, bus sekolah kan nggak ada masalah,” ujarnya.
Terakhir, ia menyatakan akan melakukan riset untuk mengetahui berapa banyak orang tua yang terbebas dari utang rentenir setelah adanya larangan study tour. “Saya mau riset hari ini, pekan depan, berapa ratus ribu orang tua yang hari ini terbebaskan dari jeritan hutang rentenir,” katanya.
Ia menganggap hal ini sebagai langkah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
