Pemkot Bandung dan Save the Children Bergerak Mewujudkan Bandung Kota Ramah Anak dan Inklusif
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan Save the Children Indonesia sebagai langkah awal dalam menyusun peta jalan agar Bandung menjadi Kota Ramah Anak dan Inklusif.
Penandatanganan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dalam acara “Dream Festival 2025” yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung, pada hari Minggu (29/6/2025).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa kerja sama ini adalah bukti komitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang menjamin hak, kenyamanan, dan perlindungan bagi anak-anak, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.
“Hari ini, Pemerintah Kota Bandung menandatangani MoU dengan Save the Children. Kami memulai penyusunan peta jalan untuk menjadikan Bandung kota yang ramah anak dan inklusif. Ini bukan pekerjaan mudah, namun tantangan ini harus kita hadapi bersama,” ungkap Farhan.
Farhan menjelaskan bahwa saat ini Kota Bandung telah memulai berbagai langkah konkret, seperti membangun infrastruktur publik yang ramah anak dan penyandang disabilitas.
Salah satu proyek percobaan adalah pembangunan trotoar dari aspal di kawasan Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Aceh, dan Jalan Kalimantan.
“Percobaan trotoar ramah disabilitas sepanjang 800 meter sedang berlangsung. Saat ini sudah selesai 200 meter, dan diharapkan minggu depan rampung. Tujuannya adalah agar semua warga merasa aman dan nyaman saat beraktivitas,” tambah Farhan.
Dari sisi pendidikan, Farhan mengakui bahwa meskipun secara kebijakan semua sekolah negeri harus menjadi sekolah inklusif, tantangan di lapangan masih besar.
“Kami masih kekurangan tenaga pendidik yang mampu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun mental. Kami bekerja sama dengan UPI untuk menyiapkan guru-guru tersebut,” ujarnya.
Farhan menambahkan bahwa nantinya hanya beberapa sekolah yang akan difokuskan untuk menjadi sekolah inklusif, dan juga akan melibatkan sekolah swasta yang memiliki kapasitas lebih dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
“Kolaborasi akan menjadi kunci. Kami akan melakukan semacam audit, namun bukan untuk pengawasan, melainkan pengembangan. Apa yang dilakukan oleh sekolah swasta dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan kota,” jelasnya.
