Reformulasi Sejarah: Putra Pahlawan Revolusi Minta Supersemar & Tragedi Trisakti Tetap Diingat

BERITA TERBARU INDONESIA, SEMARANG – Haryo Goeritno, Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Jawa Tengah, mengajukan agar proyek revisi sejarah yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan turut menyertakan informasi mengenai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966. Putra dari Pahlawan Revolusi Kolonel (Anumerta) Sugiyono ini menyatakan bahwa hingga kini masih ada ketidakjelasan terkait Supersemar.

“Supersemar itu masih simpang siur. Harus diperjelas, sebenarnya bagaimana. Itu kan surat dari Bung Karno ke Pak Harto, tapi dalam sejarah masih ada pro dan kontra,” ujar Haryo saat diwawancara di Kota Semarang, Sabtu (24/5/2025).

Menurutnya, ketidakjelasan dan perdebatan mengenai Supersemar tidak terlepas dari ketidakpastian bentuk fisik surat aslinya. “Keaslian suratnya sendiri masih dipertanyakan. Ada yang bilang suratnya palsu, ada yang bilang autentik, itu perlu diperjelas. Biar semuanya menjadi jelas,” ungkap Haryo.

Haryo juga mengusulkan agar sidang MPRS yang dihadiri Sukarno pasca Gerakan 30 September 1965 turut dimasukkan dalam proyek penulisan ulang sejarah. “Sidang-sidangnya Bung Karno itu juga perlu dicantumkan. Sampai wafatnya Sukarno, ada yang hilang juga,” tuturnya.

Selain Supersemar, Haryo menyebut bahwa sejarah tentang pembunuhan dan penculikan mahasiswa menjelang Reformasi 1998 perlu diikutsertakan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diusulkan Kementerian Kebudayaan. Haryo mengungkapkan bahwa Reformasi 1998 adalah peristiwa penting dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Pada saat itu, kelompok mahasiswa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun. “Mahasiswa bergerak karena merasa ketidakadilan pemerintah waktu itu, otoriter, dan lainnya. Itu yang memotivasi mahasiswa untuk bergerak,” jelasnya.

“Namun mengapa sejarah Trisakti dan pembunuhan mahasiswa hilang? Seharusnya ada, sehingga kita tahu, ‘Oh begitu sejarahnya’,” tambah Haryo.

Ia mengungkapkan bahwa secara keseluruhan IKPNI tidak dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Haryo mengaku mengikuti perdebatan mengenai proyek tersebut. “Ada yang mengatakan, itu hanya politis saja, untuk kepentingan pribadi seseorang. Yang kontra, menurut saya, mempertanyakan apakah (sejarah) sebelumnya salah? Maka dari itu ingin diluruskan. Kalau mau diluruskan, tunjukkan dulu apa yang tidak benar. Kalau sudah ditunjukkan ‘Ini yang tidak benar’, silakan luruskan,” ujar Haryo.

Menurut Haryo, penulisan ulang sejarah Indonesia juga dapat melibatkan sejarawan asing yang memiliki perhatian khusus pada Indonesia. “Mungkin dari sana juga perlu digali. Seharusnya mereka juga diwawancarai, digali, dan lainnya. Karena mereka adalah pihak luar yang independen,” katanya.