Pertamina Tingkatkan Produksi LPG hingga 2,6 Juta Ton untuk Kurangi Impor

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, telah mengungkapkan bahwa perusahaan berencana untuk meningkatkan produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri menjadi 2,6 juta metrik ton tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan yang selama ini cukup besar pada impor LPG.

Menurut Simon, kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai lebih dari 8 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,6 juta ton. Oleh karena itu, Pertamina akan mendorong produksi tambahan sekitar 1 juta ton untuk mencapai total 2,6 juta ton, ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/6/2025).

Simon menegaskan bahwa upaya ini diharapkan dapat mengurangi porsi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain meningkatkan produksi, Pertamina juga mendorong penggunaan dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG dan memperluas pemanfaatan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.

“Jaringan gas akan meningkatkan penggunaan gas dalam negeri untuk kebutuhan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada LPG,” jelas Simon.

Namun, Simon mengakui bahwa pengembangan jargas menghadapi tantangan, terutama di wilayah kepulauan. Meskipun demikian, ia optimistis bahwa di daerah seperti Jawa dan Sumatera, perluasan jargas dapat memberikan dampak yang signifikan.

Saat ini, pembangunan jargas baru mencapai 60 ribu sambungan rumah tangga, sementara Pertamina menargetkan hingga 200 ribu sambungan.

“Ini adalah pekerjaan rumah bagi kami. Dengan dukungan pemerintah, kami akan terus mendorong pengembangan infrastruktur gas agar bisa menjadi sumber energi alternatif yang lebih murah dan efisien,” tegasnya.

Lebih lanjut, Simon memastikan bahwa Indonesia masih memiliki potensi produksi migas yang dapat dimaksimalkan untuk menutup defisit energi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor migas mengalami defisit sebesar 8,07 miliar dolar AS selama Januari–Mei 2024.

“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan melihat masih ada potensi yang bisa dioptimalkan lebih lanjut,” ujar Simon.