PHK Massal di Industri Media, Gus Hilmy: Tanda Bahaya bagi Demokrasi Indonesia
BERITA TERBARU INDONESIA, YOGYAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor akhir-akhir ini, terutama di industri media massa, menjadi perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Ia mengungkapkan keprihatinannya dan menilai situasi ini bukan hanya masalah ketenagakerjaan, tetapi juga ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, ini sebenarnya adalah tanda bahaya bagi demokrasi kita. Saat media runtuh, ruang publik kehilangan suara yang independen, sehingga yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tetapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (4/5/2025).
Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang terus bergerak cepat, industri media memang menghadapi tantangan berat. Namun demikian, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa.
“Media ini pilar demokrasi. Jika sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa terganggu. Ekonomi kita memang belum membaik, tetapi demokrasi jangan sampai menjadi korban. Oleh karena itu, perlu ada tindakan dari pemerintah untuk bertanggung jawab,” kata Gus Hilmy.
Pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan seimbang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.
“Mereka membutuhkan perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial. Negara dan masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global,” kata Gus Hilmy.
Anggota MUI Pusat tersebut juga mengajak para pelaku media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha serta memperbanyak kolaborasi.
“Media harus mulai membangun diversifikasi usaha, berkolaborasi dengan berbagai komunitas, kampus, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif,” ujarnya.
Gus Hilmy juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media di tahun-tahun politik. Media harus tetap menjadi ruang penyampai informasi yang jujur, bukan sekadar corong kekuasaan atau alat propaganda.
“Kami mendorong pers hari ini untuk lebih berdaya, lebih mencerdaskan. Pers jangan hanya menjadi tukang stempel, dan harus memberi peluang bagi lahirnya pikiran-pikiran yang berbeda dengan arus utama. Misalnya, pers seharusnya memiliki keberanian terhadap isu-isu seperti UU TNI, pembukaan lahan baru untuk food estate maupun soal Danantara. Ini akan dapat menumbuhkan apresiasi bagi para pelaku media dari masyarakat,” kata Gus Hilmy.
