Pigai Berencana Jadikan Kementerian HAM Sebagai ‘Pemberhentian Akhir’ Masyarakat
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan lima program prioritas yang menjadi andalan Kementerian HAM untuk tahun anggaran 2026. Tahun depan, Pigai menyatakan Kementerian HAM akan menginisiasi pembangunan kampung rekonsiliasi dan perdamaian (Redam) di 2.000 lokasi, pembinaan desa sadar HAM di 2.000 desa, serta 10 pusat studi HAM di perguruan tinggi.
“Ini termasuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial HAM berat, revisi Undang-Undang HAM, dan tentu saja program rutin kami lainnya,” ujar Menteri HAM dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Pigai juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI yang memberikan dukungan terhadap berbagai program kementeriannya. Dukungan ini disampaikan dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Rapat kerja kali ini sangat kami apresiasi karena dukungan penuh dari Komisi XIII DPR RI terhadap berbagai program unggulan yang akan kami kerjakan di tahun 2026. Mereka memberikan respon yang sangat positif,” ucap Pigai.
Menurutnya, Komisi XIII DPR RI menaruh harapan besar pada Kementerian HAM yang dinilai telah menunjukkan hasil kerja nyata bagi masyarakat dalam bidang HAM.
“Apa yang kami tangkap adalah harapan besar bagi Kementerian HAM untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kementerian HAM sering saya sebut sebagai pemberhentian akhir masyarakat yang mencari keadilan, dan kami siap untuk berkiprah lebih baik lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI, yang membidangi urusan hukum dan HAM, berharap Kementerian HAM tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, seperti pembangunan kantor wilayah (kanwil) baru.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai bahwa program yang dilaksanakan Kementerian HAM lebih banyak bersifat “jemput bola” atau strategi proaktif dalam mendekati dan melayani masyarakat dengan langsung mendatangi lokasi mereka, bukan menunggu mereka datang ke tempat layanan.
“Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama dalam melaksanakan program. Untuk kanwil, sebenarnya bisa berbagi karena sudah ada kanwil Kemenkumham,” ujar Willy setelah rapat kerja dengan Kementerian HAM di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama dapat dilakukan Kementerian HAM dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Willy juga meminta Kementerian HAM tidak terpaku pada rekrutmen sumber daya manusia, meskipun terdapat permintaan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.
Oleh karena itu, ia mendorong agar anggaran Kementerian HAM dapat digunakan secara merata antara program dan pembangunan infrastruktur. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang melaksanakan efisiensi anggaran.
