Pramono: Jika Harus Bayar di GBK, Beralih Saja ke Velodrome atau JIS
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Komunitas yang rutin beraktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dikenakan biaya sebesar Rp 1,9 juta. Peristiwa yang menjadi viral di media sosial ini menuai respons negatif dari pengguna internet.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menangani isu tersebut. Hal ini karena seluruh pengelolaan GBK Senayan berada di bawah pemerintah pusat, bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“GBK saat ini sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah pusat, sudah ada pengelolanya. Jadi GBK bukan bagian dari pengelolaan pemerintah Jakarta,” ungkapnya, dikutip BERITA TERBARU INDONESIA, Sabtu (4/7/2025).
Walaupun demikian, ia tetap memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, masyarakat masih bisa beraktivitas di fasilitas yang dikelola oleh Pemprov Jakarta, seperti Jakarta International Velodrome dan Jakarta International Stadium (JIS). Ia memastikan bahwa masyarakat bisa beraktivitas di Velodrome dan JIS tanpa dikenakan biaya.
“Kalau memang di GBK ada biaya, alihkan saja ke Velodrome atau JIS. Kami akan memberikan kebebasan,” ujar Pramono.
Diketahui, pengelola kawasan GBK Senayan telah melakukan komunikasi dengan komunitas yang merasa dikenakan biaya saat beraktivitas di ruang publik tersebut. Dalam komunikasi itu, disepakati bahwa kegiatan komunitas tersebut bukan bersifat komersial dan tidak bertujuan mencari keuntungan.
Akibatnya, aktivitas yang dilakukan oleh komunitas itu tidak dikenakan biaya selama sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, jika penggunaan area bersifat eksklusif dan bersponsor, maka akan dikenakan tarif sesuai aturan yang berlaku.
