Presiden Buka Kesempatan bagi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur, Kadin: Ini Adalah Angin Segar

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Anindya Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyambut baik langkah pemerintah yang berkomitmen membuka peluang investasi yang lebih besar untuk sektor swasta, baik domestik maupun asing, khususnya di bidang infrastruktur strategis.

“Dari sudut pandang Kadin, saya menyambut positif, terutama karena Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan niatnya untuk membuka kesempatan seluas mungkin bagi swasta, baik lokal maupun internasional. Ini adalah angin segar bagi kami,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Anin, panggilan akrabnya, setelah menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) 2025 yang berlangsung di JICC Senayan, Jakarta, pada 12 Juni 2025.

Anindya mencatat bahwa pemerintah telah menunjukkan konsistensi dalam memberikan ruang bagi partisipasi swasta sejak awal tahun ini.

“Presiden Prabowo telah konsisten menyampaikan hal ini sejak acara Musyawarah Konsolidasi Kadin Indonesia pada bulan Januari,” tambahnya.

Menurut Anindya, fokus pemerintah pada ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha di daerah. Ia juga menyoroti besarnya stimulus yang telah diberikan pemerintah, termasuk Rp250 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi Merah Putih dengan jumlah yang hampir sama, serta Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seluruh alokasi dana ini, lanjutnya, akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

“Allokasi dana ini akan memberikan dampak yang besar bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang bernilai 80 miliar dolar AS, Anindya menilai proyek tersebut sebagai infrastruktur penting untuk keberlangsungan hidup di Pantai Utara Jawa.

“Giant Sea Wall ini adalah urusan penting untuk kehidupan, karena terletak di pantai utara Pulau Jawa, dimulai dari Jakarta. Proyek ini sudah direncanakan selama 30 tahun dan wajib untuk dilaksanakan,” ujarnya.