Rakornas LBH-AP Muhammadiyah Bahas Keadilan Hukum dan Isu Marginalisasi di Daerah
BERITA TERBARU INDONESIA, YOGYAKARTA — Suara dari kelompok marjinal yang selama ini diabaikan dan jarang terdengar dalam sistem hukum yang kurang adil menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH-AP PP Muhammadiyah) yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Agustus 2025 di SM Tower Malioboro, Yogyakarta.
Mengangkat tema ‘Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan: Kontribusi Muhammadiyah dalam Menegakkan Hak-hak Rakyat’, Ketua LBH-AP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, menyatakan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah advokat Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, baik di dalam persyarikatan maupun di lingkungan sosial-politik Indonesia.
Ia mengakui bahwa selama ini masih banyak masyarakat terutama dari kelompok miskin dan terpinggirkan yang tidak memiliki akses, keberanian, atau pengetahuan untuk memperjuangkan hak mereka, bahkan sering kali menjadi korban kriminalisasi oleh aparat atau kekuatan modal.
“Banyak kasus, masyarakat ingin memperjuangkan hak mereka tetapi tidak memiliki akses, keberanian, atau sumber daya yang cukup. Dengan kondisi saya sebagai orang miskin, tidak memiliki kemampuan dan tidak tahu caranya, malah bisa jadi korban kriminalisasi,” ujar Taufiq Nugroho saat ditemui, Sabtu (9/8/2025).
Taufiq mencontohkan ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti di Wadas, PIK 2, hingga Kalimantan Timur.
Mengacu pada hal tersebut, Rakornas ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan. Ia menekankan bahwa peran LBH Muhammadiyah harus dapat menjadi pembela bagi mereka yang tidak memiliki suara dalam hukum. Hukum tidak boleh hanya melayani kekuasaan, tetapi harus menjadi alat untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.
“Kami berharap agar LBH Muhammadiyah hadir di seluruh lapisan masyarakat, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Di Rakornas ini, hampir semua isu menarik terkait penegakan hukum akan dibahas,” kata Taufiq.
Komitmen untuk Hadir di Setiap Kota dan Kabupaten
Tantangan internal juga menjadi topik pembahasan. Dari data evaluasi LBH-AP, diketahui bahwa belum sampai 50 persen pimpinan daerah Muhammadiyah memiliki lembaga bantuan hukum. Kurangnya sumber daya manusia, kata Taufiq, menjadi masalah utama.
Oleh karena itu, Rakornas kali ini juga akan merumuskan strategi kaderisasi advokat Muhammadiyah melalui deklarasi yang akan dilakukan besok, termasuk rencana mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Muhammadiyah yang berfokus pada nilai-nilai sosial dan keadilan.
“Target kami, LBH Muhammadiyah ini akan hadir di seluruh kabupaten atau kota di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Rakornas, Inu Wondo Saputra, menjelaskan bahwa dalam forum ini juga diadakan Focus Group Discussion (FGD) yang membagi peserta berdasarkan wilayah asalnya untuk menggali isu-isu lokal. Ia juga berharap Rakornas ini menjadi langkah awal untuk memperluas keberadaan LBH Muhammadiyah ke seluruh pelosok negeri. “Di hari kedua ini, kita adakan semacam FGD. Kita bagi 7 kelompok per pulau, dari teman-teman nanti akan menggali isu di daerahnya. Insyaallah di hari ini kita akan tahu isu-isu apa saja yang terjadi di Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah.
Haedar memandang tema Rakornas tahun ini sangat relevan dan penting di tengah tantangan hukum dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. “Membangun hukum yang berkemajuan itu untuk menuju lebih adil dan bisa dirasakan manfaatnya untuk semua. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ucap Haedar.
Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Haedar juga mengingatkan bahwa pembangunan sistem hukum dan tata negara bukan hanya soal infrastruktur hukum, tetapi juga harus menyentuh dimensi keadilan sosial yang merata. Ia menilai hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan hakiki yang berpihak pada rakyat.
“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak lepas dari hukum, politik, sosial budaya, dan keagamaan. Mewujudkan kehidupan sebagaimana kita harapkan dan idealkan butuh proses yang panjang. Kita simpulkan bahwa membangun hukum yang berkemajuan itu mewujudkan sistem yang lebih baik dan adil, dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
