Ketika Kepentingan Presiden Prabowo dan PDIP Bersinergi dalam Pemberian Amnesti Hasto
BERITA TERBARU INDONESIA, SEMARANG — Pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, menyatakan bahwa keputusan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, serta instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wahid menilai ada dua kepentingan yang bertemu dalam situasi ini.
“Saya melihat bahwa politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak memiliki ideologi yang sepenuhnya bertentangan. Semua pihak cenderung mencari jalan tengah, dan semuanya dapat bersatu ketika kepentingan mereka bertemu. Ini yang menurut saya terlihat,” kata Wahid kepada BERITA TERBARU INDONESIA saat ditanya mengenai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, Jumat (1/8/2025).
- Dasco Bantah Amnesti Hasto agar PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo
- Mahfud MD: Tak Ada Masalah Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Tapi Ada Dampak Negatif
- Tangis Megawati Sambut Kehadiran Hasto di Kongres PDIP
Menurut Wahid, pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap dukungan dari PDIP. Di sisi lain, PDIP memiliki kepentingan untuk “menyelamatkan” Hasto dari hukuman pidana. Pada saat inilah kepentingan kedua belah pihak bertemu.
“Jadi, kedua peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan,” ujar pria yang menyelesaikan studi doktornya di Southeast Asian Studies Goethe University Frankfurt Germany.
Dengan adanya dukungan dari PDIP, Wahid menilai bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih mudah dalam melaksanakan program dan kebijakan mereka. “Baik dukungan di DPR maupun di tingkat daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wahid melihat bahwa saat ini terjadi pembangunan kembali hubungan antara Gerindra dan PDIP. Menurutnya, pada pemilu 2029 mendatang, pertarungan terbesar berpotensi terjadi antara kedua partai tersebut.
Dia berpendapat bahwa Gerindra dan PDIP sama-sama telah mempertimbangkan hal ini. “Jika keduanya dapat dalam tanda kutip ‘bersinergi’ selama tiga-empat tahun ke depan, maka pada 2029 bisa jadi nanti lebih lancar,” kata Wahid.
