Legislator Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Jawa Barat

BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk tidak hanya fokus pada program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi anak-anak yang putus sekolah atau berisiko tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat masalah ekonomi dan kemiskinan.

Pernyataan ini muncul setelah insiden seorang siswa SMA di Cirebon yang meminum racun karena depresi tidak bisa melanjutkan sekolah. Zaini mengungkapkan bahwa total anak-anak yang tidak bersekolah di Jawa Barat mencapai 658.831, di mana 246.798 di antaranya berada di bawah tanggung jawab Pemprov Jabar.

“Dua pekan lalu saya menyampaikan data statistik dari pendidikan tinggi yang menunjukkan bahwa 658 ribu anak usia sekolah terancam putus sekolah dan tidak bersekolah karena salah satunya faktor kemiskinan,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

Zaini menyoroti bahwa 37,46 persen atau sekitar 246.798 siswa yang tidak bersekolah berada di bawah tanggung jawab Pemprov Jabar. Ia mendesak agar masalah ini segera diatasi.

Ia menilai bahwa permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dan jajarannya termasuk Sekda Jawa Barat. Namun, perhatian lebih banyak terfokus pada program siswa bermasalah ke barak militer dan kegiatan di media sosial.

Tidak hanya soal anak putus sekolah, Zaini juga menyoroti berbagai isu lain dalam pendidikan menengah seperti masalah hukum di SMAN 1 dan penyelesaian ijazah siswa SMA swasta. Meski demikian, program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer lebih banyak mendapat sorotan.

Zaini juga mengkritik peran guru bimbingan konseling yang seharusnya lebih aktif dalam setiap permasalahan siswa dan harus menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa.

“Angka 658 ribu harus mulai diatasi, terutama pada tahun ajaran baru ini, bukan terus mengandalkan program baru yang DPRD sendiri tidak pernah tahu,” ujarnya.

Ia mencatat bahwa beberapa program Gubernur Jabar yang dipuji dalam pemberitaan menjadi sorotan, namun mengkritik Pemprov Jabar karena kurangnya perencanaan yang matang dari pihak eksekutif.