Sri Mulyani: APBN Mencatat Surplus Rp 4,3 Triliun pada April, Pendapatan Melebihi Pengeluaran

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa per 30 April 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun atau setara 0,02 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini menandai perubahan tren setelah mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut sejak awal tahun.

“Hingga April mengalami surplus, menandakan pembalikan dari defisit yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut, hingga akhir April menunjukkan surplus Rp 4,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Di dalam struktur APBN 2025 yang diundangkan dalam Undang-Undang APBN Nomor 62 Tahun 2024, defisit anggaran direncanakan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Namun, hingga April, posisi fiskal justru menunjukkan surplus. “Rancangan APBN 2025 dengan defisit di akhir tahun sebesar Rp 616,2 triliun. Hingga April, kita surplus Rp 4,3 triliun, atau 0,02 persen dari PDB,” ujarnya.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun atau 27,0 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Dari jumlah ini, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 657 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 557,1 triliun dan bea cukai serta cukai Rp 100 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 153,5 triliun atau 29,8 persen dari target.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari pagu belanja sebesar Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 546,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 259,6 triliun.

Selisih antara pendapatan dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang menunjukkan keseimbangan primer dengan surplus sebesar Rp 173,9 triliun. “Posisi keseimbangan primer Rp 173,9 triliun,” kata Menkeu.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir April tercatat sebesar Rp 279,2 triliun atau setara 45,3 persen dari target tahunan. Laporan realisasi APBN ini merupakan bagian dari publikasi bulanan APBN KiTa, yang disusun untuk memberikan informasi transparan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.