BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Rencana dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi keluarga miskin di daerah tersebut agar dapat menerima bantuan sosial (bansos) dianggap kurang tepat. Himpunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokter Indonesia (HIFDI) berpendapat bahwa tindakan medis, termasuk penggunaan kontrasepsi, seharusnya tidak dihubungkan dengan persyaratan administratif atau insentif sosial.

Menautkan akses bansos dengan prosedur medis tertentu bisa menimbulkan tekanan bagi masyarakat, terutama yang termasuk dalam kelompok ekonomi rentan. Ini pada akhirnya berpotensi melanggar prinsip otonomi pasien.

“Vasektomi adalah tindakan medis yang harus didasarkan pada keputusan sukarela pasien setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Mengaitkannya dengan syarat bansos justru bisa menyebabkan tekanan terselubung, terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi,” ujar Sekretaris Jenderal HIFDI, dr. Putro Muhammad, saat dihubungi oleh BERITA TERBARU INDONESIA pada Kamis (1/5/2025).

Ia menegaskan bahwa prinsip otonomi pasien dalam memilih layanan kesehatan harus dihormati. Ketika prosedur medis seperti vasektomi dijadikan prasyarat administratif, maka hal ini berpotensi mengancam hak pasien.

HIFDI mengerti pentingnya pengendalian jumlah kelahiran sebagai bagian dari strategi pembangunan. Namun, pendekatannya menurut dr. Putro harus tetap menjunjung asas keadilan, kesukarelaan, dan penghormatan terhadap integritas keluarga.

Dari segi medis, dr. Putro menjelaskan bahwa vasektomi terbukti sebagai metode kontrasepsi pria yang aman, efektif, dan minim risiko jangka panjang. Sayangnya, metode ini masih kurang diminati karena banyaknya kesalahpahaman mengenai vasektomi.

“Vasektomi ini terbukti aman, tetapi masih sering dianggap tabu dan belum menjadi pilihan umum, baik karena kurangnya informasi yang benar atau karena persepsi budaya yang belum terbuka,” katanya.

HIFDI menyatakan dukungannya terhadap upaya edukatif mengenai kontrasepsi pria termasuk vasektomi. Namun, mereka menekankan pentingnya edukasi yang disesuaikan dengan nilai budaya dan agama yang berlaku di masyarakat.

HIFDI juga mendorong semua pihak untuk menyusun kebijakan kesehatan dengan prinsip kehati-hatian, empati, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap kebijakan juga perlu melindungi hak pasien. “Kami mendukung upaya edukasi yang seimbang dan berbasis bukti mengenai kontrasepsi pria, termasuk vasektomi, dengan pendekatan yang komunikatif, menghormati nilai agama dan budaya, serta menjamin hak pasien untuk membuat keputusan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang lengkap,” kata dr. Putro.