Oleh FAHMI ZULKARNAIN; Ketua Umum JSIT

BERITA TERBARU INDONESIA, Dalam rangka mendukung visi pendidikan nasional dan menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXII/2024, kami mengusulkan penerapan Voucher Pendidikan sebagai kebijakan strategis untuk menciptakan keadilan dalam pembiayaan pendidikan dasar.

Usulan ini tidak hanya sesuai dengan amanat undang-undang, tetapi juga merupakan solusi untuk menutup kesenjangan pendanaan antara siswa di sekolah negeri dan swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar.

Putusan MK dan dampaknya terhadap kebijakan pendidikan Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah harus menjamin penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar tanpa biaya.

Namun, implementasinya selama ini lebih banyak diterapkan di sekolah negeri, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi siswa di sekolah swasta. MK dalam putusannya menekankan bahwa frasa “tanpa biaya” juga berlaku untuk siswa di sekolah swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memenuhi hak konstitusional siswa di semua jenis sekolah, serta menegaskan kewajiban negara untuk hadir secara inklusif dan nondiskriminatif dalam menjamin biaya pendidikan dasar.

Salah satu langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah adalah menerapkan sistem Voucher Pendidikan. Konsep dan prinsip Voucher Pendidikan adalah bentuk subsidi pendidikan berdasarkan hak konstitusional yang diberikan langsung melalui siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta. Tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan biaya bagi siswa yang mengikuti wajib belajar, sehingga prinsip “tanpa biaya” dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

1. Prinsip Universalitas: Voucher diberikan berdasarkan status siswa sebagai warga negara yang menjalankan pendidikan wajib, bukan berdasarkan kondisi sosial-ekonominya.

2. Keadilan Pendidikan: Sistem ini memungkinkan siswa memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan preferensi mereka, tanpa diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Dalam praktiknya, nilai voucher akan dihitung untuk sepenuhnya menutup atau mengurangi biaya SPP, sementara selisih biaya (jika ada) bisa ditanggung oleh orang tua siswa. Ini memberikan keseimbangan antara tanggung jawab negara dan kebebasan keluarga dalam memilih pendidikan yang tepat.

Sinergi BOS dengan Voucher Pendidikan

Sistem ini dapat dikembangkan melalui sinergi dengan program pendanaan pendidikan yang sudah ada, seperti Dana BOS. Sinergi ini penting untuk efisiensi administrasi sekaligus memperluas akses.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program strategis yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional lembaga pendidikan, baik dari segi keuangan maupun administratif. Dana yang disediakan melalui program BOS disalurkan langsung ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, yang telah memiliki izin operasional resmi.