Wamenkomdigi Tegaskan Peta Jalan Sebagai Landasan Pemanfaatan AI yang Etis
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan bahwa melalui strategi nasional dan peta jalan jangka panjang, pemerintah mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang etis, adil, dan inklusif.
“Pemanfaatan potensi AI dan secara proaktif mengatasi risiko merupakan bagian penting dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 dan Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional,” ujar Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Nezar, kedua kerangka strategis tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan digunakan secara beretika, adil, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap dampak sosial-ekonomi, seperti pergantian tenaga kerja, pengembangan talenta lokal, hingga perlindungan data pribadi.
“Pertimbangan utama dalam upaya nasional ini mencakup tata kelola data yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” jelasnya.
Dalam konteks global, Indonesia dinilai menonjol dalam kesiapan untuk mengadopsi teknologi AI secara strategis. Pada 2024, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for Artificial Intelligence (RAM AI) dari UNESCO.
“Pencapaian ini menyoroti kesiapan dan keinginan bangsa kita untuk merangkul peluang transformatif yang dihadirkan oleh AI demi kemajuan ekonomi dan sosial kita. Namun, dengan adanya peluang besar, ada pula tanggung jawab yang besar,” tegas Nezar.
Meski demikian, ia juga menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam AI Risk Repository yang dirilis peneliti MIT, yang memuat lebih dari 3.000 contoh risiko AI global.
“Kami memastikan bahwa wawasan dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tidak dikecualikan dari kerangka kerja global dalam mengatasi risiko AI transformatif,” kata Nezar.
Dia mendorong kolaborasi konkret lintas sektor dalam riset keamanan AI, pengembangan kebijakan, pelatihan bakat digital, hingga kampanye kesadaran publik.
“Kita harus memungkinkan berbagi pengetahuan mutakhir, perspektif yang beragam, dan praktik terbaik terkait tata kelola AI, standar keamanan teknis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk keamanan AI,” pungkasnya.
