PT Waskita Karya Mulai Pembangunan Gedung DPRD DIY
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk memulai pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) di Jalan Kenari, Kecamatan Umbulharjo, DIY. Proyek ini dimulai setelah upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Jumat (25/4/2025).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa acara tersebut lebih dari sekadar peletakan batu pertama, melainkan juga menegakkan pondasi untuk membangun rumah demokrasi. Sri Sultan berharap gedung ini tidak hanya memiliki dinding dan pagar, tetapi juga jendela luas untuk menyerap aspirasi dari berbagai penjuru.
Sri Sultan menjelaskan bahwa Gedung DPRD DIY sebelumnya berlokasi di kawasan Malioboro, namun kini dipindahkan ke Jalan Kenari dengan tujuan menata kota, menyediakan ruang yang lebih representatif untuk kegiatan legislasi, dan menyelaraskan dinamika tata ruang kota.
“Gedung lama merupakan saksi sejarah, tetapi gedung baru ini dipersiapkan sebagai panggung masa depan yang lebih inklusif, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujar Sri Sultan dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Alasan Pemindahan Gedung DPRD DIY
Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan tiga alasan utama pemindahan Gedung DPRD DIY. Pertama, lokasi di Malioboro tidak strategis untuk menampung aspirasi publik secara maksimal. Kedua, pemindahan ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi Malioboro sebagai destinasi wisata. Dan ketiga, mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di Malioboro.
Gedung baru ini direncanakan rampung dalam 630 hari kalender. Nuryadi menambahkan bahwa gedung ini didesain modern, inklusif, dan ramah lingkungan, tetap mempertahankan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Proses pembangunannya dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui pengadaan secara elektronik.
“Waskita-Citra KSO dipilih sebagai kontraktor pelaksana. Kami percaya Waskita dengan kapabilitasnya dapat menjalankan amanah ini dengan profesional dan berkualitas,” kata Nuryadi.
Desain dan Fasilitas Gedung Baru
Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, menyatakan bahwa kontrak baru ini diraih pada Maret lalu dengan nilai Rp 293,8 miliar. Ari menegaskan Waskita siap mengembangkan fasilitas untuk mendukung kegiatan legislasi DPRD DIY. Bangunan baru seluas 27.040 meter persegi ini akan terdiri dari lima lantai.
Lantai pertama akan dijadikan area parkir. Lantai kedua akan memiliki ruang kerja, ruang wartawan, ruang arsip, dan ruang komisi. Di lantai tiga ada ruang anggota, ruang transit gubernur, banquet room, ruang rapat paripurna, serta ruang fraksi. Lantai empat akan menyediakan ruang Panitia Khusus dan ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sedangkan lantai lima akan menjadi tempat ruang rapat gabungan, rapat anggaran, dan rapat badan musyawarah.
“Waskita Karya merasa bangga terpilih kembali untuk membangun gedung kantor pemerintah daerah. Gedung DPRD DIY ini akan memiliki desain fungsional dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi pengguna,” ujar Ari.
Ari menambahkan bahwa Waskita akan menerapkan konsep konstruksi ramah lingkungan, salah satunya dengan penggunaan material yang ramah lingkungan.
“Menjaga kualitas bangunan selalu menjadi prioritas kami. Kami berkomitmen mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap proyek,” lanjut Ari.
Untuk mendukung manajemen proyek dari desain hingga pembangunan, Ari menyebutkan bahwa Waskita mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM) 5D untuk membantu mengidentifikasi masalah lebih awal, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan koordinasi tim, sehingga menghemat waktu. BIM juga memungkinkan visualisasi 3D dan memudahkan identifikasi potensi konflik desain.
BIM memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor, pemilik proyek, dan konsultan, sekaligus menyediakan basis data digital terpusat.
“BIM adalah bagian dari upaya Waskita Karya dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan estimasi biaya yang akurat, membuat proyek lebih efektif dan efisien,” tambah Ari.
Dengan pengalaman lebih dari 64 tahun, Waskita Karya telah menyelesaikan banyak proyek gedung pemerintah, termasuk Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, serta Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.
Pada Desember lalu, Waskita juga terpilih sebagai kontraktor pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan di Kabupaten Merauke, dengan proyek senilai Rp 215 miliar dan kapasitas sekitar 624 orang.
