100 Hari Kepemimpinan Dikritik, Pramono: Kritik Tidak Mengganggu Kami
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Dalam periode awal 100 hari kerja, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan evaluasi negatif dari koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai Pramono-Rano belum berhasil menangani isu-isu utama warga Jakarta.
Menanggapi hal ini, Pramono menyikapi dengan tenang kritik dari koalisi masyarakat sipil terhadap kinerjanya. Ia menyatakan tidak ada masalah jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan kinerja mereka selama periode tersebut.
- Program Job Fair Pemprov Jakarta Dikritik, Ini Tanggapan Pramono
- Halo Warga Bogor-Depok, Transjabodetabek Bogor-Blok M dan Depok-Lebak Bulus Dibuka
- Pramono Akan Menaikkan Insentif RT dan RW di Jakarta Tahun Ini, Ketua RW Dapat Rp 5 Juta
“Tidak masalah jika ada yang merasa kurang puas,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Pramono dan Rano menegaskan bahwa mereka tidak terganggu oleh penilaian koalisi masyarakat sipil terhadap kinerja mereka. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha menepati janji politik mereka kepada warga Jakarta.
“Saya dan Bang Doel tidak merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu. Kami tetap fokus bekerja untuk mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan sebelumnya,” ujarnya.
Pramono mengklaim bahwa sebagian besar janji politiknya telah dipenuhi dalam 100 hari pertama kerja. Salah satu janji tersebut adalah mengembalikan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke 707.622 orang. Selain itu, penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga meningkat menjadi 16.979 orang.
“Hari ini, pemutihan ijazah sudah dilakukan untuk 1.315 ijazah. Ada ijazah yang tertahan hampir enam hingga tujuh tahun, dan lainnya sekitar lima tahun. Semoga ini dapat bermanfaat untuk pendidikan di Jakarta menjadi lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Greenpeace Indonesia, LBH Jakarta, Urban Tour Consortium, hingga Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), mendatangi Balai Kota Jakarta untuk memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pramono Anung-Rano Karno, Senin (2/6/2025). Koalisi menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Pramono-Rano dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Hasil 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030 menunjukkan banyak ketidakpuasan, baik dari program kerja yang disusun melalui Ingub e-0001 tahun 2025, maupun pelaksanaannya,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, Senin.
Ada delapan poin ketidakpuasan yang diangkat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terkait kinerja Pramono-Rano. Di antaranya adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, pemenuhan lapangan kerja, isu warga Kampung Bayam, reforma agraria perkotaan, rancangan peraturan daerah bantuan hukum, pelayanan publik dan birokrasi, serta penggusuran.
