Utang Janji Prabowo dan Peningkatan Kelas Indonesia

Utang janji Prabowo begitu strategis hingga KH Ma’ruf menyorotinya dalam sebuah forum. Pentingnya ekonomi syariah (Eksyar) menjadi sorotan. Untuk menjawab, kita perlu melihat beberapa permasalahan besar bangsa, seperti kemiskinan dan korupsi.

Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 27,73 juta orang (10,96% dari populasi) pada September 2014, menjadi 24,06 juta jiwa (8,57%) per September 2024. Namun, menurut perhitungan Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dengan 60,3% atau 171,8 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2024.

Metode BPS menunjukkan banyak penduduk rentan menjadi miskin. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, ada sekitar 78 juta orang Indonesia yang rentan miskin. Jika terjadi gejolak ekonomi, mereka bisa jatuh di bawah garis kemiskinan, menjadikan total penduduk miskin 103,9 juta jiwa, setelah menambahkan data BPS Maret 2023 dengan 25,9 juta penduduk miskin.

Eksyar diakui sebagai solusi kemiskinan, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan dalam acara di Markas Besar Bank Dunia, Washington, DC, 22 Mei 2025. Dalam Eksyar, terdapat keuangan sosial seperti zakat dan infaq yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan keuangan sosial, komersial dan blended syariah berdampak signifikan untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang.

Keuangan komersial syariah bisa mengentaskan kemiskinan karena sistem nilai berbagi dan larangan memiskinkan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam buku ‘Economics of Islam’ karya M.N. Siddiqi, yang memaparkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk keadilan distributif dan larangan riba.

Masalah besar lainnya adalah korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia parah, dengan Indeks Persepsi Korupsi 2024 berada di posisi 99 dari 180 negara, skor 37. Total dana dari 11 megakorupsi mencapai sekitar 44% APBN 2025. Untuk mengatasi ini, kita butuh sistem ekonomi dengan nilai anti korupsi, seperti Eksyar yang menyatu dengan nilai anti korupsi dan keuntungan ilegal, seperti dalam buku ‘The Future of Economics: An Islamic Perspective’ oleh M.U. Chapra.

Eksyar dikenal dapat mencegah korupsi, seperti dalam buku ‘Islamic Finance: Ethics, Concepts and Practice’. Selain mengatasi masalah strategis, Eksyar juga menjadi peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aset keuangan syariah dunia bernilai USD3,25 triliun, dan konsumsi produk halal dunia mencapai USD2,29 triliun, diperkirakan naik jadi USD2,8 triliun pada 2025. Eksyar kini menjadi arus utama, bukan sekadar pasar.

Eksyar bermanfaat bagi semua kalangan. Namun, dampaknya belum terasa karena belum menjadi arus utama. Misalnya, market share perbankan syariah akhir 2024 hanya 7,72%. Potensi zakat di tahun 2023 Rp 327 M, namun terhimpun Rp 31,2 T (9,54%). Potensi wakaf uang Rp 130 T, realisasi Rp2,2 T tahun 2023.

Di sinilah pentingnya KNEKS bertransformasi menjadi BPES, dengan kelembagaan lebih kuat dan otonomi anggaran yang kuat. Dengan posisi ini, target zakat dan wakaf lebih mungkin tercapai, mengumpulkan lebih banyak dana untuk pengentasan kemiskinan. Nilai anti korupsi tersebar luas, mengurangi korupsi, menyelesaikan kemiskinan, dan meningkatkan share market Indonesia di industri halal global. Dengan lunasnya utang Prabowo, yakni mentransformasi KNEKS menjadi BPES, Indonesia naik kelas menuju Indonesia Emas!