Rapat dengan Menhan, Anggota DPR: Kurangi Pemborosan BBM TNI Lewat Barcode
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyarankan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan sistem barcode untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
Amelia menyampaikan rekomendasi ini dalam rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang membahas tentang permasalahan tunggakan BBM yang dialami TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, ia bertanya apakah Kementerian Pertahanan telah merancang suatu formula untuk penggunaan BBM oleh TNI.
“Contohnya, bisa melalui sistem kuota atau pelacakan barcode agar pemborosan tidak terjadi, Pak, atau utang serupa di masa depan dapat dihindari,” ujar Amelia di komplek parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia menilai bahwa masalah tunggakan BBM oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan distribusi BBM.
Anggota parlemen yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika serta intelijen ini menganggap tunggakan yang mencapai triliunan rupiah sangat mengkhawatirkan.
“Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” ujar Anggota DPR tersebut.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM mencapai triliunan rupiah kepada Pertamina dan meminta agar tunggakan tersebut dihapuskan.
Laksamana Ali menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan kini bertambah menjadi utang Rp3,2 triliun. Menurutnya, utang ini sangat mengganggu operasional TNI AL.
“Harapannya, masalah ini bisa dihapuskan khusus untuk bahan bakar,” kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).
