Pimpinan DPRD Jabar Kembalikan Mobil Dinas Mewah

BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, telah mengembalikan mobil dinas Toyota Camry berplat D 1065 A kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretariat Daerah DPRD Jabar, Senin (5/5/2025). Ono juga mengimbau pimpinan DPRD Jabar lainnya untuk ikut mengembalikan mobil dinas sebagai wujud komitmen terhadap upaya efisiensi dan efektivitas.

Sebelumnya, DPRD Jabar menolak rencana penyewaan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dengan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Meski demikian, dalam Peraturan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi No. 14/2025 tentang Perubahan Kelima Penjabaran APBD 2025, masih terdapat alokasi anggaran untuk sewa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp 12.819.637.572,00.

Anggaran sewa mobil ini tercantum dalam APBD Jabar 2025 dengan kode rekening 5.1.02.02.04.0035. Ono mengungkapkan bahwa biaya sewa mobil listrik tersebut rencananya akan digunakan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.

“InsyaAllah, pimpinan DPRD Jabar lainnya akan segera mengembalikan mobil dinas mereka. Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD Jabar mendukung efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ono kepada Berita Terbaru Indonesia, Senin (5/5/2025).

Ono berharap langkah ini juga diikuti oleh para pejabat Pemprov Jabar, terutama untuk kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Menurut Ono, banyak kendaraan dinas yang sering tidak digunakan, sehingga lebih baik jika dikembalikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemprov Jabar untuk melayani masyarakat. Dia menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari pimpinan lembaga sebagai contoh dalam mengelola fasilitas negara.

Langkah ini juga selaras dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Negara. DPRD Jabar, tegas Ono, ingin menjadi bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam hal belanja operasional yang sering mendapat perhatian publik.

“Kami tidak ingin adanya pemborosan. Meski teknologi listrik merupakan masa depan, yang utama saat ini adalah efisiensi dan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ono berharap gerakan efisiensi ini tidak hanya menjadi simbolis, tetapi menginspirasi perubahan nyata dalam budaya birokrasi dan lembaga legislatif. “Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban anggaran. Mari mulai dari langkah kecil yang berdampak besar,” kata Ono.