Bank Indonesia Laporkan 38,1 Juta UMKM Adopsi QRIS di Kuartal I 2025
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Sri Noerhidajati mengungkapkan bahwa 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran pada kuartal pertama tahun 2025. Secara keseluruhan, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi sebesar 2,6 miliar.
“Sebagian besar merchant QRIS adalah UMKM, totalnya mencapai 38,1 juta,” ujar Sri Noerhidajati di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci bagi transformasi UMKM agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, mengingat perubahan zaman yang berlangsung dengan cepat tidak memungkinkan UMKM untuk bertahan dengan cara-cara lama.
Penggunaan teknologi, mulai dari pemasaran online hingga sistem pembayaran, telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan pasar, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan usaha.
“Perluasan akses keuangan digital memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan bagi pelaku UMKM. Inovasi seperti QRIS memberikan kemudahan bagi UMKM dalam bertransaksi dan memasuki sistem keuangan nasional. Dengan adanya QRIS, transaksi yang dilakukan UMKM dapat tercatat secara digital dan terstruktur,” tuturnya.
Sri Noerhidajati menjelaskan bahwa data transaksi yang tercatat secara digital ini dapat menjadi catatan bagi bank untuk memantau arus kas harian UMKM.
Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya dalam menilai kelayakan kredit UMKM, karena data ini bersifat kredibel dan real-time.
Bank Indonesia juga mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan UMKM melalui inovasi sistem pembayaran digital QRIS Tap yang diluncurkan pada Maret 2025.
“Saat ini, QRIS Tap baru diimplementasikan di beberapa merchant saja. Ke depan, jangkauannya akan diperluas,” tambahnya.
Di samping inovasi teknologi digital, Sri Noerhidajati menambahkan bahwa Bank Indonesia juga mendukung peningkatan inklusi keuangan UMKM dengan mempermudah akses pembiayaan.
Salah satu caranya adalah dengan memberikan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang berhasil mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5 persen.
Bank yang mampu memenuhi target pembiayaan UMKM akan mendapatkan insentif berupa pengurangan kewajiban giro wajib minimum.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kredit UMKM yang pada Maret 2025 hanya tumbuh 1,95 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi yang mencapai 10 persen yoy.
“Diharapkan kebijakan ini menjadi insentif bagi bank untuk lebih giat menyalurkan kredit kepada UMKM,” imbuh Sri Noerhidajati.
