Pembinaan Anak Bermasalah di Barak TNI, Anggota DPR: Selama Ikut Aturan, Tidak Ada Masalah

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa program pembinaan siswa di barak TNI tidak menjadi masalah selama dilaksanakan sesuai kurikulum dan tidak melanggar peraturan, termasuk memastikan tidak ada kekerasan dalam penerapannya.

Anggota parlemen yang berfokus pada bidang pertahanan ini menekankan bahwa program tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kedisiplinan yang diperlukan oleh generasi muda.

“Program ini memiliki aturan, selama masih sejalan dengan kurikulum dan menjaga fungsi pendidikan utama, tidak ada masalah,” kata Dave saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu malam.

Dia juga menepis kekhawatiran terkait kekerasan dalam pelatihan. Menurutnya, TNI memiliki kemampuan untuk melatih berbagai kalangan tanpa pendekatan kekerasan.

“TNI sudah mampu melatih berbagai tipe orang. Jadi, tidak selalu dengan kekerasan. Disiplin tidak berarti harus langsung dikumpulkan dan dipukuli. Disiplin bisa dengan cara yang tegas dan tepat,” ujarnya.

Program ini dianggap bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan siswa selama prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tetap terjaga. Dave menekankan bahwa pengawasan tetap penting untuk memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya.

Komisi I DPR RI akan terus memantau program-program yang melibatkan institusi militer, terutama jika menyasar kelompok rentan seperti pelajar, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan fungsi dan pelanggaran hak-hak siswa.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang akan dimulai pada 2 Mei 2025.