Program Pemerintah Dapat Menjadi Pendorong Ekonomi
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menilai bahwa program-program strategis pemerintah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung dan sulit diprediksi, ia menekankan pentingnya fokus pada pengoptimalan potensi domestik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Menurut saya, kita harus tetap fokus pada sinergi dan kerjasama agar program prioritas dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan struktur tata kelola yang baik, dengan pengelolaan risiko yang tepat, serta mematuhi seluruh aturan yang ada,” kata Mahendra dalam acara “Tinjauan Ekonomi DPR” di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dalam konteks ini, Mahendra menyatakan bahwa OJK siap untuk memberikan kontribusi dari berbagai aspek terkait pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Ia memberikan contoh bagaimana OJK mendukung program perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah, salah satunya dengan memastikan bahwa penggunaan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam proses pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR).
Bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta asosiasi, OJK bahkan menyiapkan saluran pengaduan khusus yang terbuka bagi masyarakat mengenai proses pengajuan KPR.
“Begitu juga dengan program-program lainnya, tentu kami siap untuk berkontribusi dalam membentuk pelaksanaan model bisnisnya, struktur tata kelola, dan proses pelaksanaannya yang terbaik bagi kita,” kata Mahendra.
Di sisi lain, OJK juga fokus pada pendalaman pasar di berbagai bidang, termasuk terkait pembiayaan untuk UMKM.
OJK baru-baru ini telah menyelesaikan konsultasi dengan Komisi XI DPR RI terkait Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RPOJK UMKM).
Melalui peraturan tersebut, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank diminta untuk membentuk unit khusus terkait UMKM hingga menetapkan target yang jelas terkait penyaluran kredit kepada UMKM.
“Kami akan meminta setiap lembaga jasa keuangan untuk menetapkan target khusus yang berkaitan dengan UMKM, yang nantinya akan menjadi bagian dari rencana bisnis bank,” tambah Mahendra.
Pendalaman pasar juga dilakukan di pasar modal, terutama karena adanya amanat baru untuk produk derivatif keuangan dan produk bursa karbon. Dari sisi asuransi, OJK juga mendukung produk asuransi mikro, asuransi risiko gagal panen bagi petani, hingga asuransi kesehatan bagi sektor informal.
“Jadi, ada banyak langkah pendalaman pasar yang akan kami lakukan karena untuk sektor jasa keuangan di Indonesia, dengan segala peningkatan dan pertumbuhan yang tinggi, tetap seperti analogi sebuah gelas yang setengah terisi dan setengah kosong,” ujar Mahendra.
Dengan analogi tersebut, ia menambahkan bahwa sektor jasa keuangan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pencapaian-pencapaian yang telah diraih, melainkan harus bisa memberikan cakupan dan inklusi kepada sebanyak mungkin penduduk Indonesia.
“Dan dengan teknologi digital yang semakin maju menggunakan alat berbasis AI, saya rasa dalam waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan semua program tersebut. Dan di situ daya ungkit dan kontribusi dari sektor jasa keuangan akan semakin terasa,” tutup Mahendra.
