Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto: Tinjauan Yuridis Sosial

Pada tanggal 30 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R-43/Pres/072025 yang berisi permintaan pertimbangan mengenai pemberian abolisi untuk Tom Lembong.

Keputusan ini juga mencakup persetujuan pemberian amnesti untuk 1.116 orang yang telah terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Presiden Nomor R-42/Pres/072725. Hal ini memicu diskusi pro dan kontra di masyarakat.

Penggunaan hak prerogatif Presiden ini dipandang memiliki muatan politik tertentu dan merugikan sistem penegakan hukum. Namun, ada juga pandangan yang memuji Presiden atas kebesaran hati dan kemampuannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki wewenang konstitusional yang termasuk hak prerogatif untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

Dua bentuk pengampunan hukum ini sering menjadi topik diskusi publik karena menyentuh ranah penegakan hukum dan keadilan. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum serta kontrol konstitusional melalui pertimbangan DPR.

Menarik untuk dianalisa bagaimana kerangka hukum diterapkan dalam kasus ini. Ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai penggunaan kewenangan tersebut.

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong saat keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong disambut para pendukungnya tepat di depan pintu keluar rutan. Pembebasan Tom disambut gembira oleh pendukungnya. Sebelumnya, Tom Lembong divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta terkait kasus korupsi pemberian izin impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).