Anggota Fraksi Gerindra DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemindahan ke IKN
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang efektif menggantikan Jakarta.
Saat ini, Jakarta berfungsi sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan, menampung sekitar 10 juta orang dari seluruh Pulau Jawa setiap harinya. Jumlah tersebut meliputi sekitar 3,5 juta penduduk dari Bodetabek dan 7 juta orang dari berbagai kota di Pulau Jawa.
BHS mengungkapkan, jika ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN, maka masyarakat dan perusahaan besar yang berkepentingan harus turut pindah ke sana. Termasuk juga DPR harus pindah ke IKN.
Menurutnya, jika hanya 2 juta orang yang berkepentingan di IKN, maka transportasi yang efektif hanyalah udara dan laut. Namun, biaya transportasi udara menuju IKN cukup mahal. Dengan asumsi biaya tiket sebesar Rp 1,5 juta per orang, maka diperlukan biaya sekitar Rp 3 triliun per hari untuk transportasi ke IKN.
BHS menambahkan, apabila perjalanan pulang pergi, biaya tersebut akan meningkat menjadi Rp 6 triliun sehari, belum termasuk biaya akomodasi sebesar Rp 1 juta per orang per hari, sehingga total biaya mencapai Rp 8 triliun per hari. Dalam setahun, biaya ini bisa mencapai Rp 2.920 triliun.
Ia menegaskan bahwa hal ini bisa menjadi beban berat bagi rakyat jika ibu kota dan pusat pemerintahan benar-benar dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Biaya transportasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk beraktivitas di IKN akan sangat besar.
BHS juga menyoroti, jika 2 juta orang tersebut menggunakan transportasi udara, dan dengan asumsi seluruh pesawat yang beroperasi di Indonesia sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka hanya sekitar 90 ribu penumpang yang dapat diangkut setiap kali penerbangan.
