Dampak Kebijakan Trump, Ratusan Peneliti Dipecat
BERITA TERBARU INDONESIA, WASHINGTON — Ratusan peneliti di Amerika Serikat harus kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran dan pembatalan proyek federal oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Kebijakan ini dianggap melemahkan usaha dekarbonisasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memukul sektor penelitian ilmiah dan pendidikan tinggi.
Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL), yang merupakan bagian dari Departemen Energi AS, mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 114 karyawan, sekitar 3 persen dari total tenaga kerja mereka. Lembaga ini dikenal sebagai pusat penelitian untuk teknologi energi bersih, seperti tenaga angin dan surya.
“NREL tetap berkomitmen pada misinya untuk mewujudkan masa depan energi yang aman dan terjangkau. Kami berterima kasih atas dedikasi staf yang telah memajukan laboratorium ini,” ujar pernyataan resmi NREL, Selasa (6/5/2025).
Mereka menyatakan pemangkasan ini terjadi akibat pengurangan dana federal, pembatalan proyek, dan perubahan arah kebijakan nasional.
Pengurangan tenaga kerja ini berlangsung saat Gedung Putih mendorong pemangkasan besar-besaran terhadap kantor Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan (EERE) yang mengawasi NREL dalam rancangan anggaran yang memangkas hingga 2,6 miliar dolar AS. Pemangkasan ini sejalan dengan prioritas Trump untuk meningkatkan eksplorasi bahan bakar fosil dan menjauhi teknologi energi bersih.
Bukan hanya lembaga pemerintah, universitas pun terkena dampaknya. Columbia University di New York memberhentikan hampir 180 peneliti yang bergantung pada hibah dan kontrak dari pemerintah federal.
Tindakan ini dilakukan setelah pada Maret lalu ketika pemerintahan Trump membatalkan pendanaan senilai 400 juta dolar AS untuk kampus tersebut, dengan alasan dugaan “tindakan anti-Semit” di lingkungan kampus.
“Kami harus membuat keputusan sulit. Hari ini, hampir 180 kolega kami akan menerima pemberitahuan pemutusan atau tidak diperpanjang kontraknya,” tulis pejabat kampus dalam surat terbuka.
Columbia menyatakan total dana federal yang dihentikan mencapai 5 miliar dolar AS, sebagian besar untuk layanan kesehatan dan penelitian ilmiah. Namun angka ini belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah juga disebut mengancam menahan miliaran dolar AS tambahan atas dugaan diskriminasi yang belum terbukti secara hukum.
