Evaluasi Ekonomi Celios: Ketidakakuratan Data Kemiskinan Hambat Pemulihan Ekonomi
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan bahwa data kemiskinan di Indonesia masih simpang siur dan kurang akurat. Diperkirakan, ketidakakuratan data ini dapat menghambat pemulihan ekonomi pada semester II 2025.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa akurasi dan validasi data kemiskinan serta pengangguran sangat penting, terutama dalam situasi ekonomi yang cenderung tertekan akibat perang dagang yang menyebabkan kehilangan output ekonomi sebesar Rp 164 triliun.
Bhima mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang memburuk dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas, penurunan serapan kerja, penundaan perekrutan, tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, hingga pemotongan bonus dan tunjangan bagi pekerja.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Satgas PHK untuk memastikan korban PHK mendapatkan hak dan bantuan yang diperlukan dari pemerintah.
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa kontribusi simpanan individu terus menurun karena fenomena makan tabungan (mantab), yang menunjukkan bahwa kelompok menengah kini mulai beralih ke kelompok miskin baru akibat tekanan ekonomi dan suku bunga tinggi.
Mengenai inflasi, Bhima menambahkan bahwa meskipun ada dorongan dari diskon tarif listrik dan beberapa insentif lainnya, inflasi tetap rendah, yang menunjukkan adanya kebingungan terhadap data konsumsi rumah tangga.
Pelemahan Geliat Bisnis
Menurut Bhima, banyak sektor mengalami penurunan, seperti penjualan kendaraan bermotor, mesin konstruksi, sektor ritel, dan properti. Penurunan harga komoditas juga menimbulkan pertanyaan apakah pekerja yang beralih dari sektor tambang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Ia menyoroti bahwa subsidi energi dan perlindungan sosial perlu disesuaikan dengan data kemiskinan yang lebih akurat, sesuai standar Bank Dunia.
Di sektor perbankan, Bhima juga menyoroti penurunan pertumbuhan aset dan dampaknya pada tenaga kerja, terutama dengan adanya transisi menuju teknologi perbankan yang lebih efisien.
Di sektor teknologi, pertumbuhan startup dan e-commerce melambat, menandakan terjadinya tech winter.
Stimulus Pemerintah
Bhima mengkritik stimulus pemerintah yang dinilai tidak optimal, dengan bantuan subsidi upah yang mengecil dan hanya menyasar pekerja formal berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga menyoroti bias pada stimulus tarif listrik yang tidak mencakup banyak pekerja di kos-kosan atau kontrakan dengan kapasitas listrik di atas 1.300 VA.
Bhima menekankan pentingnya revisi data kemiskinan dan pengangguran agar kebijakan yang diambil lebih strategis dan tepat sasaran, serta mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan perbaikan metodologi demi memastikan bantuan tersalurkan kepada yang berhak.
