Ekonom Soroti Pernyataan Prabowo Mengenai Kondisi Pasar Modal

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, memberikan kritik terhadap sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pasar modal saat ini. Menurutnya, komunikasi publik harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan menyertakan narasi yang dapat memperkuat kepercayaan pasar.

“Presiden Prabowo Subianto setidaknya sudah tiga kali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi di kalangan pelaku pasar keuangan,” ungkap Achmad dalam keterangannya, seperti yang dilaporkan pada Ahad (27/4/2025).

Tiga pernyataan yang dianggap kontroversial tersebut bermula sejak Desember tahun lalu. Pada 4 Desember 2024, dalam acara Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Prabowo menyamakan investasi saham bagi masyarakat kecil dengan praktik perjudian. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa yang selalu menang adalah pihak besar, sementara masyarakat kecil hanya menjadi korban permainan.

Pernyataan kedua terjadi pada Januari 2025, di mana Prabowo kembali menyoroti ketidakseimbangan di pasar modal dengan menekankan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diusungnya seharusnya tidak diterima negatif oleh pelaku pasar karena bertujuan jelas untuk masyarakat.

Pernyataan ketiga muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025, ketika Prabowo menyatakan bahwa tidak menjadi masalah jika harga saham naik atau turun, selama stok pangan nasional terjaga dengan baik.

“Ketiga pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Pelaku pasar bertanya-tanya apakah Presiden benar-benar memahami dinamika pasar modal yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa pemerintah tidak mendukung penguatan pasar modal sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Achmad.

Menurut Achmad, jika pernyataan-pernyataan semacam ini terus berulang, dapat menjadi indikasi bahwa pasar modal tidak menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini, kata dia, bukanlah sinyal yang diharapkan oleh pelaku usaha, investor domestik, maupun asing.

Achmad menekankan bahwa pasar modal bukan semata-mata arena spekulasi. Pasar modal adalah infrastruktur penting yang menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan, baik melalui penawaran saham maupun obligasi.

“Ketika kepercayaan terhadap pasar melemah, perusahaan akan kesulitan mendapatkan dana untuk ekspansi, dan dampaknya akan terasa pada penciptaan lapangan kerja yang terhambat, konsumsi yang stagnan, serta pertumbuhan ekonomi yang melemah,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah dianggap tidak mendukung pasar, investor akan menilai risiko investasi di Indonesia lebih tinggi. Investor pun bisa memindahkan dananya ke negara lain yang menawarkan kepastian dan stabilitas lebih kuat.

Ia menambahkan bahwa apabila pernyataan yang mereduksi fungsi pasar modal terus diungkapkan oleh Presiden atau pejabat tinggi lainnya, risiko sistemik terhadap sektor keuangan bisa meningkat.

Dalam jangka pendek, ia mengatakan, bisa terjadi aksi jual besar-besaran yang menyebabkan penurunan indeks saham. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, persepsi negatif akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO), membuat investor institusi menahan dana, dan menurunkan rating persepsi negara oleh lembaga internasional.

“Akibatnya, biaya utang negara dan swasta dapat meningkat, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah bisa bertambah,” tutupnya.