Berita Terbaru Indonesia, SEMARANG

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait kemungkinan evakuasi pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pendataan para PMI ilegal.

“Saya sudah meminta dirjen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam satu atau dua hari ini, saya akan mengeluarkan siaran pers terkait hal tersebut,” ungkap Karding ketika ditanya mengenai potensi evakuasi PMI di Timur Tengah setelah memberikan kuliah umum di Universitas AMNI Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/6/2025).

Dia menambahkan bahwa salah satu pembahasan dengan Kemenlu RI adalah rencana dan skenario evakuasi jika situasi di Timur Tengah memburuk. “Kami melakukan segala hal untuk memberikan perlindungan,” ujarnya.

Menurut Karding, jumlah PMI yang terdata di Timur Tengah tidak terlalu banyak, meskipun kenyataannya hampir 500 ribu PMI tidak terdata. Dia menekankan bahwa evakuasi PMI ilegal di Timur Tengah merupakan tantangan khusus karena mereka tidak terdokumentasi. “Bagaimana cara evakuasinya? Saat ini, kami melakukan mitigasi. Saya kira Arab Saudi tidak akan diserang,” katanya.

Karding juga menekankan pentingnya terus memperbarui informasi kepada warga negara Indonesia dan PMI di Timur Tengah. “Paling tidak mereka tahu akses informasi, tahu keadaan bahaya, dan langkah yang harus diambil jika terjadi sesuatu. Ini dilakukan bekerja sama dengan Kemenlu,” tambah Karding.

Sebelumnya, Kemenlu RI telah mengingatkan WNI di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan sehubungan dengan eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

“Kemenlu mengimbau WNI di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan, memantau situasi keamanan, mengikuti arahan otoritas setempat, menghindari lokasi aset negara berkonflik, dan mengurangi perjalanan yang tidak mendesak,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (24/6/2025).

Judha meminta WNI yang menetap agar melapor diri secara daring melalui situs resmi yang tersedia dan memastikan data telah diperbarui. “Dalam keadaan darurat di luar negeri, segera hubungi hotline perwakilan RI terdekat atau hotline Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Sementara itu, untuk WNI yang memiliki rencana penerbangan melalui wilayah udara Timur Tengah, Judha mengimbau untuk mengantisipasi gangguan penerbangan akibat penutupan wilayah udara di beberapa negara dan memastikan jadwal penerbangan dengan maskapai.

“Kementerian Luar Negeri RI dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor eskalasi konflik antara Israel, AS, dan Iran,” kata Judha.