Indonesia Resmikan Pusat Laut, Memperkuat Ekonomi Biru dan Tata Kelola Laut
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Indonesia secara resmi meresmikan Pusat Laut sebagai bagian dari inisiatif global Koalisi Pengelolaan Laut yang diprakarsai oleh UN Global Compact, di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Peluncuran ini menandai komitmen Indonesia untuk memperkuat keselamatan maritim, ekonomi biru, dan tata kelola laut yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Acara peluncuran di Jakarta diselenggarakan oleh Jaringan UN Global Compact Indonesia (IGCN) dengan dukungan strategis dari Kementerian PPN/BAPPENAS. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan ini, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, serikat pekerja, hingga sektor keuangan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa keamanan maritim dan keberlanjutan lingkungan adalah fondasi dari ekonomi biru Indonesia.
“Pusat Laut Indonesia adalah platform penting untuk menyatukan keahlian dan komitmen di berbagai sektor dalam kerangka kolaboratif yang konkret,” ujar Febrian.
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS, Leonardo AAT Sambodo, menyatakan bahwa peresmian Pusat Laut sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045. Dia juga mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam inisiatif ini.
Pusat Laut merupakan program jangka panjang UN Global Compact dan Lloyd’s Register Foundation, yang bertujuan mengatasi tantangan keselamatan maritim secara lokal di tujuh negara, yaitu Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina.
Dagmara Karbowska, Manajer Program Senior di Lloyd’s Register Foundation, mengatakan bahwa keselamatan maritim adalah prasyarat fundamental untuk menciptakan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Erik Giercksky dari UN Global Compact menegaskan peran Pusat Laut sebagai platform katalis untuk kolaborasi lintas sektor. “Kehadiran pusat ini di Indonesia adalah bagian penting dari komitmen global untuk mempercepat transformasi maritim,” ujarnya.
Pusat Laut Indonesia akan fokus pada empat area prioritas, yaitu pelabuhan dan pengiriman, penangkapan ikan dan akuakultur, energi terbarukan lepas pantai, serta keuangan dan investasi. Pemilihan fokus ini didasarkan pada kebutuhan nasional dan hasil konsultasi multipihak.
Direktur Eksekutif IGCN, Josephine Satyono, menekankan pentingnya menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai nilai dasar dalam pengelolaan sektor maritim. “Kita tidak hanya membangun industri yang lebih kuat, tetapi juga masa depan yang lebih adil dan tangguh,” katanya.
Peluncuran juga ditandai dengan upacara simbolis antara Bappenas dan IGCN, deklarasi dukungan dari perusahaan-perusahaan besar, serta dialog panel yang melibatkan pelaku industri, regulator, akademisi, LSM, dan asosiasi pekerja.
Presiden IGCN, YW Junardy, menutup acara dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi. “Perubahan sistemik hanya dapat terjadi jika dilakukan secara kolektif dan inklusif,” ujarnya.
