Kang DS Kecewa Atas Lambannya Implementasi Program Makan Bergizi Gratis
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG — Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya pelaksanaan penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Bupati juga menekankan pentingnya agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga kini realisasinya masih sangat minim.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat acara Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.
“Mumpung BGN hadir di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, saat ini baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Setiap titik lokus SPPG melayani 3.500 jiwa,” kata Bupati Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS.
Padahal, menurut Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut hangat dan sangat mendukung program MBG ini. “Oleh karena itu, ini adalah aspirasi saya secara langsung, bisakah BGN mempercepat dan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanyanya.
Menurutnya, semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung pendanaan dari dana APBD untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga bersedia membantu.
“Termasuk pengelola pondok pesantren, hampir 60 pesantren sudah menyatakan siap menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap berperan aktif, bukan hanya sebagai penonton,” tambah Kang DS.
Lebih jauh, MBG adalah program yang harus diimplementasikan antara tahun 2025 hingga 2030, karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo sebagai bagian dari janji politiknya. Bahkan, akhir Desember 2025 ditargetkan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.
“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera menentukan lokus SPPG berdasarkan aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.
Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menyatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, serta MWC hingga PCNU.
“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025, yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” jelas Dindin yang dikutip Jumat (25/4/2025).
Terkait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui bahwa Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan inpres tersebut.
“Pak Bupati sangat cepat merespons Inpres ini dengan menggratiskan biaya pembentukan Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.
Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.
“Secara bertahap, sesuai arahan Pak Bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan agar segera dijadikan SPPG,” tutup Dindin.
