Koalisi Ojol Nasional Menolak Berpartisipasi dalam Demo 20 Mei, Menganggap Isu Sudah Dipolitisasi

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Koalisi Ojol Nasional (KON), yang menyatakan mewakili 295 komunitas mitra pengemudi ojek daring (ojol), menyatakan tidak akan ambil bagian dalam demonstrasi yang dijadwalkan pada Selasa (20/5/2025). Keputusan ini diambil karena kekhawatiran terhadap politisasi isu pengemudi ojol yang dianggap sudah mulai menyimpang dari tujuan utama memperjuangkan kesejahteraan.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengungkapkan bahwa semakin banyak pihak luar yang mencoba memanfaatkan isu ojol untuk kepentingan politik dan bisnis yang tidak transparan. Menurut dia, tindakan ini dilakukan tanpa memahami sepenuhnya realita pengemudi di lapangan.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak ikut serta dalam demo 20 Mei karena tidak ingin suara pengemudi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membawa agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan pengemudi dan harus difokuskan pada solusi konkret, bukan panggung politik,” ujar Andi dalam keterangannya pada Senin (19/5/2025).

Andi juga membantah klaim adanya partisipasi 500 ribu pengemudi dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa mayoritas pengemudi di seluruh Indonesia memilih untuk tetap melayani konsumen. “Mereka tetap akan bekerja. Mereka lebih memilih untuk memberi makan keluarga daripada ikut serta dalam demo yang sarat muatan politik,” tambahnya.

Menurut Andi, upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi harus melibatkan komunitas pengemudi itu sendiri, bukan kelompok luar yang tidak memiliki keterkaitan langsung. “Kalau mau membahas nasib pengemudi, bicaralah langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa mendengar suara dari komunitas pengemudi,” tegasnya.

Dia mengakui bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikator adalah kemitraan, namun ia menekankan perlunya regulasi yang memperjelas hak dan kewajiban agar hubungan tersebut tetap adil dan saling menguntungkan. “Kami tidak menuntut untuk diangkat sebagai karyawan, tetapi kami ingin kemitraan ini dilindungi melalui regulasi yang tegas. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraannya,” jelasnya.

KON mendorong penyelesaian masalah pengemudi dilakukan melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan. “Kami menolak pendekatan politis yang hanya dimanfaatkan oleh segelintir elite. Jalur yang kami pilih adalah dialog dan advokasi kebijakan. Aksi yang tidak jelas arahnya justru berisiko merugikan pengemudi itu sendiri. Siapa yang akan bertanggung jawab jika hal itu terjadi?” ujar Andi.

Dia mengajak pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil untuk duduk bersama menyusun regulasi kemitraan digital dengan melibatkan langsung komunitas pengemudi.