Krisis Laut Global, PBB Desak Negara-Negara Segera Bertindak

BERITA TERBARU INDONESIA, NICE – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak seluruh negara untuk segera meratifikasi High Seas Treaty, sebuah perjanjian internasional yang memungkinkan pembentukan kawasan lindung di perairan internasional. Dia mengingatkan bahwa aktivitas manusia seperti penangkapan ikan ilegal, polusi plastik, dan krisis iklim semakin merusak ekosistem laut yang rentan.

“Laut adalah sumber daya bersama terbesar yang kita miliki, namun kita gagal menjaganya,” ujar Guterres dalam pidato pembukaan Konferensi Kelautan PBB ketiga di Nice, Prancis, Senin (9/6/2025).

Dia menekankan pentingnya laut sebagai penyangga krisis iklim, dengan sekitar 30 persen emisi karbon dioksida global diserap oleh laut. Namun, pemanasan air laut, pengasaman, dan kenaikan permukaan air laut menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengurangi kemampuan laut menyerap emisi.

“Gejala-gejala ini saling berkaitan, merusak rantai makanan, menghancurkan mata pencaharian, dan melemahkan ketahanan masyarakat pesisir,” tambahnya.

High Seas Treaty atau Perjanjian Laut Lepas yang diadopsi pada 2023, memungkinkan negara-negara untuk menetapkan taman laut di perairan internasional, yang mencakup dua pertiga dari seluruh lautan dunia. Saat ini, baru sekitar satu persen wilayah laut lepas yang dilindungi.

Desakan untuk ratifikasi muncul di tengah lemahnya komitmen iklim global. Beberapa negara Eropa sedang menarik diri dari kebijakan keberlanjutan, sementara Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump tetap menolak meratifikasi perjanjian tersebut.

“Jika AS tidak meratifikasi, mereka tidak terikat, tetapi itu tidak boleh menghambat negara lain untuk bertindak,” kata Direktur The High Seas Alliance, Rebecca Hubbard.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 50 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, dan 15 negara lainnya berkomitmen untuk segera menyusul. Perjanjian ini baru akan berlaku efektif jika setidaknya 60 negara meratifikasinya.

“Kami berharap target tersebut tercapai sebelum akhir tahun ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis dalam konferensi pers terpisah.

Amerika Serikat tidak mengirimkan delegasi ke konferensi tersebut. “Itu bukan kejutan. Kita sudah tahu posisi mereka,” ujar Macron, Minggu (8/6/2025) malam.