Lima Menara Rusun di Batang Tidak Dihuni, APBN Merugi, Maruarar Sebut Perencanaan Kurang Matang

BERITA TERBARU INDONESIA, BATANG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi ke Rusun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Maruarar mencium adanya kejanggalan dalam pembangunan rusun tersebut.

Di kawasan KITB, Maruarar menemukan bahwa 5 dari 10 menara Rusun yang selesai dibangun pada 2022 belum dihuni secara maksimal. Menurut Maruarar, hal ini merugikan anggaran negara atau APBN.

Pada inspeksi tersebut, Maruarar menemui Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, Antin Julianti, dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng, Enfy Diana Dewi untuk mencari solusi dan mengetahui alasan belum optimalnya penghunian Rusun KITB.

Maruarar juga memeriksa langsung kondisi unit Rusun yang sudah dihuni oleh pekerja industri di Menara 5 dan beberapa fasilitas umum. Selain itu, ia juga ke Menara 6 untuk melihat unit Rusun yang direnovasi oleh perusahaan dari Taiwan, PT Yih Quan Footware, sebagai tempat tinggal pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.

“Ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukkan penghuni. Ini membuat pihak pengelola harus merenovasi unit oleh BUMN dengan menggunakan APBN,” ujar Maruarar.

Maruarar menegaskan bahwa belum optimalnya penghunian Rusun ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, sehingga banyak menara yang belum dihuni.

Berdasarkan informasi yang terkumpul, banyak menara hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Beberapa Rusun bahkan harus direnovasi oleh BUMN, merugikan negara karena menggunakan anggaran APBN lagi padahal Rusunnya sudah dibangun, namun belum dihuni tapi harus direnovasi ulang.

“Saya akan membentuk tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita tindak tegas, termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan,” ujar Maruarar.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Enfy Diana Dewi menyatakan pembangunan 10 menara Rusun untuk pekerja di KITB Batang telah selesai pada tahun 2022 lalu. Ia telah melakukan serah terima dan serah kelola aset Rusun ke pihak Danareksa sebagai pengelola rusun. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola agar Rusun ini bisa segera dihuni,” ujar Enfy.

Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Ia akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

“Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni,” ucap Ngurah.