MTI Anjurkan Penerapan Jalan Berbayar di Area dengan Layanan Angkutan Umum
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar penerapan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta dilakukan di area yang sudah dilayani angkutan umum massal daripada hanya berbasis koridor. Pada Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih fokus pada peningkatan fasilitas dan infrastruktur transportasi umum massal.
“Idealnya, ERP harus diterapkan mencakup sebuah area dan bukan hanya koridor,” ungkap Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
- Mentrans Jelaskan Para Wamen Rangkap Jabatan Komisaris agar Jauhi Korupsi
- Bus Transjakarta Rute Blok M-Ancol Bakal Beroperasi Juli Ini
- Persija Jalin Kerja Sama dengan Transjakarta, Logo Macan Kemayoran Bakal Ada di Bus
Menurutnya, pendekatan berbasis koridor dapat memindahkan beban lalu lintas ke jalan-jalan alternatif di sekitar koridor tersebut, tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis area dianggap lebih efektif dan berkelanjutan.
Namun, lanjut Yusa, jika ERP tetap dimulai dengan skema koridor, maka perlu dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lain. Contohnya, melalui integrasi dengan Sistem Kontrol Lalu Lintas Pintar atau Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP.
Selain itu, penerapan Sistem Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) diperlukan untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di area yang belum terkena pungutan.
“Penerapan ERP berbasis koridor sebaiknya dianggap sebagai langkah awal menuju sistem berbasis area, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di tempat lain,” ujar Yusa.
Lebih lanjut, MTI berpendapat bahwa ERP bukan sekadar teknologi dan pungutan. Ini adalah refleksi dari keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada lebih banyak pihak, yakni pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruangnya oleh ekspansi mobil pribadi.
MTI, kata Yusa, menyambut langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi.
ERP adalah sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu. Tujuannya agar warga Jakarta dan pendatang enggan membawa kendaraan pribadi ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan.
