Muhaimin Kritik Gubernur Soal Ide Vasektomi untuk Bansos: Tidak Bisa Atur Sendiri

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membuat aturan sendiri terkait syarat pembagian bantuan sosial kepada masyarakat.

Muhaimin menegaskan hal ini sebagai respons terhadap wacana Gubernur Jawa Barat, yang mempertimbangkan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos), termasuk beasiswa dan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah provinsi.

“Aturan itu tidak ada. Tidak boleh membuat aturan sendiri,” ujar Cak Imin, panggilan akrabnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, kepesertaan dalam program keluarga berencana (KB), termasuk untuk pria, selama ini tidak termasuk dalam syarat penerimaan bansos. “Tidak ada, tidak ada. Tidak ada syarat itu (vasektomi),” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat merencanakan menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai dari beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Sang gubernur di Bandung, Senin (28/4), menyatakan bahwa rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

Seluruh bantuan pemerintah nantinya, katanya, akan diintegrasikan dengan program KB.