OJK: Pertumbuhan Kredit Berkelanjutan Diproyeksikan Meningkat
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tren peningkatan kredit atau pembiayaan berkelanjutan diperkirakan akan terus meningkat, sejalan dengan dukungan perbankan terhadap target net zero emission (NZE) Pemerintah Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
“Dapat kami informasikan bahwa OJK bersama dengan perbankan di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kredit atau pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG),” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Dian menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan tren positif dengan sebagian besar penyaluran berasal dari bank-bank yang masuk dalam kategori KBMI (Klasifikasi Bank berdasarkan Modal Inti) 3 dan 4. Berdasarkan laporan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan mencapai Rp1.452 triliun pada tahun 2024.
Dian menjelaskan bahwa peningkatan ini tidak terlepas dari adanya kebijakan keuangan berkelanjutan dari OJK. Salah satu langkah yang telah diambil adalah penerbitan panduan seperti Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS). OJK juga telah meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025. Dian menyatakan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan merupakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan inklusif, di mana tantangan yang ada dapat membuka peluang bisnis baru.
Dian mencontohkan, proyek hijau umumnya memiliki profil risiko yang lebih kompleks dan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang dibandingkan proyek konvensional. Namun, hal ini membuka peluang bagi perbankan untuk mengembangkan model pembiayaan jangka panjang yang lebih inovatif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran perbankan dalam mendukung pembangunan rendah karbon. Keterbatasan proyek hijau yang bisa dijadikan acuan pembiayaan menunjukkan potensi pertumbuhan besar di sektor ini.
Hal ini dapat mendorong perbankan untuk terlibat lebih dini dalam mendampingi proyek-proyek tahap awal (early-stage development), yang pada akhirnya memperluas pipeline proyek hijau dan mempercepat terciptanya ekosistem hijau yang lebih terstruktur.
Dian menyebutkan, keterbatasan data dan transparansi informasi dalam proyek hijau memberikan momentum untuk mempercepat pengembangan kerangka penilaian risiko hijau yang lebih komprehensif.
Hal ini juga menciptakan peluang bagi pelaku industri untuk mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menyediakan data yang andal bagi pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih terinformasi.
Dalam konteks situasi global, Dian juga mencatat bahwa perkembangan dunia menunjukkan ketidakpastian terhadap komitmen transisi hijau, seperti keputusan sejumlah pihak di AS terhadap Paris Agreement dan Net-Zero Banking Alliance.
Langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) dan beberapa lembaga keuangan internasional menekankan perlunya penguatan komitmen nasional dan regional dalam agenda pembiayaan hijau.
Meski begitu, situasi ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif secara mandiri.
Adapun Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan agenda keuangan berkelanjutan sesuai kebijakan nasional dan kepentingan domestik, serta tetap menjunjung tinggi komitmen NZE Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat dalam berbagai forum internasional.
Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Dian menyatakan bahwa OJK akan terus mendorong penguatan kebijakan di sektor jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, guna mendukung lembaga jasa keuangan yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
“OJK menilai bahwa membangun ekosistem keuangan yang mendukung pelestarian lingkungan membutuhkan komitmen bersama serta koordinasi erat antar-lembaga. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor perlu ditingkatkan agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.
