PBB Menghadapi Tantangan Keuangan
BERITA TERBARU INDONESIA, NEW YORK — PBB sedang mengalami krisis finansial yang semakin parah, mengancam pelaksanaan berbagai program kemanusiaan global. Mulai dari bantuan untuk pengungsi di Mozambik hingga layanan kesehatan bagi ibu di Afghanistan, beberapa program penting terancam berhenti jika dana tidak segera tersedia.
Menurut pernyataan PBB yang dirilis pada Selasa (3/6/2025), hingga 9 Mei, negara-negara anggota PBB baru memberikan kontribusi sekitar 1,8 miliar dolar AS dari total anggaran rutin PBB sebesar 3,7 miliar dolar AS untuk tahun 2025. Jika digabung dengan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah keseluruhan dana yang belum dibayar mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS hingga akhir April tahun ini.
Amerika Serikat menjadi negara dengan tunggakan terbesar, yaitu sekitar 1,5 miliar dolar AS, terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang menahan dana sebagai bagian dari upaya mengurangi pengeluaran negara.
Negara besar lainnya juga belum melunasi kewajibannya, termasuk Cina sebesar 597 juta dolar AS, Rusia 72 juta dolar AS, Arab Saudi 42 juta dolar AS, Meksiko 38 juta dolar AS, dan Venezuela 38 juta dolar AS. Negara-negara anggota lainnya juga belum membayar sekitar 137 juta dolar AS.
Anggaran PBB untuk misi penjagaan perdamaian juga mengalami masalah serupa, dengan total tunggakan mencapai 2,7 miliar dolar AS per 30 April. Dalam situasi ini, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres meluncurkan inisiatif “UN80” pada Maret lalu yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan sistem kerja, dan memangkas biaya.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengurangan pekerja hingga 20 persen untuk mengurangi tugas yang tumpang tindih. Krisis anggaran ini juga berdampak besar pada badan-badan PBB yang memiliki anggaran dan sumber dana terpisah.
UNFPA, badan PBB untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, memperingatkan bahwa perempuan dan anak perempuan di wilayah krisis seperti Republik Demokratik Kongo, Haiti, Sudan, dan Afghanistan mulai merasakan dampaknya.
Pengurangan dana membuat PBB kesulitan menyediakan tenaga medis, obat-obatan penting, dan layanan untuk korban kekerasan seksual. Di Mozambik, hampir 750 ribu pengungsi sangat membutuhkan bantuan.
Namun, UNHCR menyatakan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender terancam berhenti karena dana yang tersedia baru mencakup sepertiga dari yang dibutuhkan. Program penanggulangan HIV/AIDS juga terancam.
Di Tajikistan, Direktur UNAIDS Aziza Hamidova mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen dari dukungan dana untuk program HIV terancam hilang. Beberapa pusat layanan kesehatan telah tutup, kegiatan sosialisasi dihentikan, dan akses terhadap tes serta konseling PrEP menurun drastis.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), yang memimpin penanganan krisis global, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak besar dari kekurangan dana ini.
Di Sudan, hanya 13 persen dari total kebutuhan dana sebesar 4,2 miliar dolar AS yang sudah diterima, menyebabkan sekitar 250 ribu anak harus berhenti sekolah. Di Kongo, kasus kekerasan berbasis gender meningkat hingga 38 persen, sementara layanan bantuan mulai ditutup.
Di Haiti, upaya untuk menanggulangi wabah kolera terancam berhenti. Sementara di Ukraina, hanya 25 persen dari kebutuhan dana kemanusiaan yang terpenuhi untuk tahun 2025, sehingga menempatkan berbagai layanan penting dalam risiko.
Kepala OCHA sekaligus Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, telah mengumumkan pengurangan jumlah pekerja dan penghentian sejumlah program di beberapa negara akibat minimnya dukungan dana.
