PCO: Sekolah Rakyat, Inisiatif Pendidikan Prabowo untuk Memutus Kemiskinan
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program yang dilaksanakan pada Senin (14/7/2025). Tujuan dari program ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh serta memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat merupakan realisasi dari Astacita nomor empat Presiden Prabowo. Beliau mengerti bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak menjadi warisan,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), di Jakarta, Ahad (13/7/2025).
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita menjelaskan bahwa masih banyak keluarga dari kelompok miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS), belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Adita menambahkan, kendala utama adalah masalah ekonomi. “Sekolah negeri memang gratis, namun bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Semua itu menjadi beban bagi keluarga. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.
Kemiskinan merupakan akar dari ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Menurut data BPS pada 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Sebanyak 3.170.003 jiwa tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Tantangan kemiskinan ini menjadi penghambat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia karena membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.
Adita menilai, ketidakmampuan dalam mengakses pendidikan berkualitas berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan. Hal ini kemudian membatasi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
