Pemerintah Membangun Sumur Bor bagi Petani di Natuna
BERITA TERBARU INDONESIA, NATUNA — Di Desa Batubi Jaya, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pemerintah pusat membangun sumur bor untuk membantu petani mengatasi keterbatasan air yang kerap menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Sazali, yang dikonfirmasi di Natuna pada hari Rabu, pembangunan sumur bor ini dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV Batam di tiga lokasi berbeda, masing-masing untuk satu kelompok tani di Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi.
“Sumur bor ini dibangun sebagai respons terhadap aspirasi petani yang telah lama mengeluhkan minimnya ketersediaan air untuk lahan mereka,” ujarnya.
Selain itu, di kecamatan yang sama, tepatnya di Desa Gunung Putri, juga akan dibangun tiga unit lagi.
Rencana pengadaan kedua kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Natuna atas permintaan petani yang kemudian diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menambahkan bahwa upaya untuk mewujudkan program ketahanan pangan harus dilakukan dan diawasi bersama-sama.
“Insyaallah, akan ada tiga titik lagi yang akan dilanjutkan di Desa Gunung Putri,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sumur bor ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden, khususnya di bidang kedaulatan pangan.
“Kami menjalankan perintah bupati dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo,” tambahnya.
Pembangunan fasilitas air bersih di daerah ini dinilai penting karena Kecamatan Bunguran Batubi memiliki potensi pertanian yang besar, tetapi sering terkendala dengan keterbatasan sumber air.
Dengan adanya sumur bor ini, diharapkan petani bisa menanam lebih teratur dan meningkatkan jumlah panen setiap musimnya.
Ia menyatakan bahwa keberadaan sumur bor di tengah komunitas petani juga menjadi simbol kehadiran negara dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
“Pemerintah hadir, mendukung, dan memastikan pembangunan ini menyentuh langsung masyarakat bawah,” ujarnya.
