Pemkot Semarang Persiapkan Lahan dan Gedung untuk Sekolah Rakyat
BERITA TERBARU INDONESIA, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat untuk segera mendirikan Sekolah Rakyat (SR). Saat ini, Pemkot Semarang sedang mempersiapkan lahan dan gedung untuk SR yang direncanakan berlokasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
“Rencana pembangunan SR masih di Rowosari, dan pemerintah pusat telah menyarankan agar tahun ini bangunannya dapat segera berdiri. Sistem pendaftaran dan persiapan lainnya sudah lama dirancang,” ujar Agustina dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Persiapan dan Arahan Pusat
Agustina menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait teknis pembentukan SR di Kota Semarang, termasuk mengenai penyiapan tenaga pengajar. “Apakah kami akan terlibat dalam perekrutan guru, atau apakah nanti ada bantuan dari pusat, ini masih dalam pembahasan,” katanya.
Verifikasi Calon Siswa
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memulai verifikasi siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka akan menjadi calon murid SR. “Proses ini diverifikasi oleh Pemkot melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan,” jelas Bambang.
Dia menambahkan bahwa hasil verifikasi harus dilaporkan kepada Menteri Sosial paling lambat 18 Juli 2025. Untuk lokasi pembangunan SR di Kelurahan Rowosari, Bambang mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pertanian sedang dilakukan untuk menyelesaikan proses legalisasi lahan.
Konsep Sekolah Berasrama
“Persiapan fisik sedang dilakukan dan legalisasi lahan juga tengah diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nantinya akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA,” tambah Bambang.
Karena menerapkan sistem asrama, Bambang menekankan bahwa nantinya diperlukan komitmen dari para orang tua murid. “Bahkan, dalam surat dari Kemensos, juga dilampirkan surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua,” ujarnya.
Progres di Jawa Tengah
Sembilan SR di Provinsi Jawa Tengah telah resmi beroperasi pada Senin (14/7/2025). Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, ketika meninjau SR Menengah Atas 17 Surakarta.
Luthfi menyampaikan bahwa sembilan SR yang telah beroperasi tersebar di sembilan kabupaten/kota di Jateng. “Tiga di antaranya adalah SMP dan enam merupakan SMA,” katanya.
Dia menambahkan bahwa sekitar 850 siswa dari keluarga miskin telah diterima di enam SR tersebut. “Ini untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dari segi pendidikan,” kata Luthfi.
Pendidikan Moral
Menurut Luthfi, karena SR mengadopsi sistem asrama, pendidikan moral menjadi prioritas bagi para siswa. “Sebagai sekolah berasrama, berpisah dari orang tua itu tidak mudah. Oleh karena itu, pendidikan utama nantinya adalah pendidikan moral dan perilaku,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke SR Menengah Atas 17 Surakarta, Luthfi sempat meninjau fasilitas di sekolah tersebut, dari ruang pembelajaran, ruang pemeriksaan kesehatan, hingga kondisi asrama. SR Menengah Atas 17 Surakarta memiliki 200 siswa, 20 guru, dan 12 wali asrama.
Harapan ke Depan
Bulan lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 100 SR diharapkan dapat beroperasi tahun ini. Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa salah satu tujuan program SR adalah memutus rantai kemiskinan.
Dia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan bisa berada di bawah lima persen pada 2029. “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, miskin, dan berpotensi putus sekolah,” ungkap Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, 1 Juni 2025 lalu.
Dia juga menyebutkan bahwa selain Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain turut terlibat dalam program SR. “Gubernur, bupati, wali kota, juga memiliki tugas khusus dari presiden,” tambahnya.
