Pemprov Jakarta Akan Implementasikan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Hasilnya untuk Subsidi 15 Kategori
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengadopsi sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan. Penerimaan dari ERP ini akan dialokasikan untuk subsidi bagi masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya memperluas jaringan Transjabodetabek. Ia berharap rute baru Transjabodetabek nantinya tak hanya dibuka di wilayah Jabodetabek, tetapi juga menjangkau daerah hingga ke Cianjur.
Dalam sambutannya di acara Jakinvest di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025), ia menyampaikan, “Apa tujuannya? Agar nantinya warga Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Cianjur, dan lainnya, siapa pun yang masuk ke Jakarta harus menggunakan transportasi umum.”
Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan menggratiskan 15 kategori dari luar daerah untuk menggunakan transportasi umum yang dikelola BUMD Jakarta. Dengan demikian, warga dari luar daerah dapat menggunakan transportasi umum di Jakarta secara gratis selama termasuk dalam 15 kategori yang ditentukan.
Pemprov Jakarta juga berencana menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi. Selain itu, penerapan jalan berbayar elektronik akan dilakukan ketika semua sistem pendukungnya siap. “Namun, parkirnya akan saya naikkan. Suatu hari nanti, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP akan saya pasang,” ujar Pramono.
Menurutnya, sistem jalan berbayar elektronik ini diterapkan agar mereka yang memiliki kendaraan pribadi tetap bisa menggunakannya di Jakarta. Namun, sebagai imbalannya, pengguna kendaraan pribadi harus membayar saat melintasi beberapa ruas jalan di Jakarta.
“Kenapa ERP diterapkan? Ya kalau kamu punya uang, ingin membawa semua mobilmu ke Jakarta, tidak masalah. Bayar semua ERP, parkir, bayar semua parkirnya,” tegasnya.
Pendapatan dari penerapan jalan berbayar elektronik ini akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum, termasuk untuk menggratiskan 15 kategori warga dari luar Jakarta.
“Bagi warga yang kurang mampu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 kategori. Termasuk warga di luar Jakarta,” jelas Pramono.
