Instruksi Presiden kepada Menteri ATR: Konsesi HGU dan HGB yang Kedaluwarsa Harus Kembali ke Negara

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk secara teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah berakhir masa berlakunya.

Presiden mengingatkan agar jajarannya memastikan tidak ada aset negara yang terabaikan, sehingga dapat kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.

“Pak Nusron, nanti tolong diperiksa. Kita sangat kaya. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” ujar Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyinggung aset-aset negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan Kemayoran, Jakarta, yang bernilai miliaran dolar AS.

“Kita baru sadar, ada aset besar. Senayan, kompleks GBK, nilainya, sebagaimana diberitahukan oleh pengusaha, sekitar 25 miliar dolar AS 10 tahun lalu. Sekarang mungkin nilainya meningkat menjadi 30 miliar dolar AS,” jelas Prabowo.

Presiden yakin bahwa nilai aset yang dapat dikelola negara bisa mencapai 1 triliun dolar AS, terutama jika aset negara yang konsesinya sudah habis dikelola kembali oleh negara.

Presiden menyatakan bahwa saat ini aset yang dikelola negara mencapai 982 miliar dolar AS.

“(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) sudah menembus 1 triliun dolar AS. Banyak pemimpin kita yang tidak menyadarinya. Beberapa birokrat kita pandai menyembunyikan aset,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo tidak hanya mengarahkan Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga menteri-menteri lain untuk mengevaluasi, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara di bawah penguasaan kementerian masing-masing.

“Nanti setelah berganti tiga atau empat kali menteri dan presiden, banyak aset negara yang hilang tidak jelas,” ujar Presiden mengungkapkan kekhawatirannya.

Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut dihadiri hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan.

Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore ini merupakan sidang ketiga yang digelar tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengadakan Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 untuk membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.